Suatu hari, saat sedang dalam perjalanan pulang dari suatu tempat wisata, teman saya pernah bertanya kepada saya. "Kenapa sih kita harus bayar pajak?", tanyanya.
Jujur, saya agak terkejut mendengar itu karena saya mengira bahwa dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaannya saat itu, seharusnya dia sudah paham tentang urgensi pajak untuk Indonesia.
Lalu dengan santai saya bertanya balik. "Coba lihat deh. Sekarang kita kan sedang berjalan di jalan aspal ya. Menurut kamu, ini dibangun dengan memakai uang apa?", tanya saya. Lalu dia menjawab, "Iya aku tau, dari pajak kan. Cuma kan masih banyak jalan yang rusak".
Lalu saya menambahkan, "Dulu kamu sekolah di sekolah negeri kan? Sekolah kamu dulu pasti dapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Itu juga uangnya dari pajak loh."
Lalu teman saya tersebut bercerita bahwa dia sebenarnya paham bahwa pajak memang nyata berguna buat negara. Tetapi dia sangat kecewa dengan kenyataan bahwa banyak uang pajak yang dikorupsi oleh pejabat dan aparat. Dia enggan membayar pajak jika nantinya malah akan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tagar #stopbayarpajak adalah Sebuah Kemunduran Cara Berpikir
Tidak dapat dipungkiri, maraknya kasus korupsi di Indonesia sangat berdampak terhadap antusiasme wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Jangankan wajib pajak, penulis sendiri sebagai pegawai pajak sering merasa kecewa dengan brutalnya kasus korupsi di Indonesia.
Uang pajak yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat berakhir di kantong-kantong gelap para pejabat. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak optimal. Korupsi dana pendidikan menyebabkan terhambatnya pembangunan generasi muda yang seharusnya diharapkan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini kelak. Pembangunan infrastruktur juga menjadi sangat mahal akibat praktik suap-menyuap yang masih jamak ditemukan di lapangan. Semua praktik korupsi itu membuat negara dan rakyat menderita.
Saat kasus salah satu mantan pegawai pajak Rafael Alun mencuat di publik, masyarakat semakin tidak percaya dengan pajak. Hingga puncaknya di media sosial muncul tagar #StopBayarPajak sebagai aksi protes masyarakat terhadap  dengan korupsi di Indonesia.
Pertanyaannya, apakah #stopbayarpajak dapat menyelesaikan masalah?
Dapatkah Anda bayangkan bagaimana jadinya hidup Anda jika besok tidak ada pemerintah yang menjalankan pemerintahan, tidak ada polisi yang menjaga keamanan, tidak ada guru yang mengajar di sekolah anak Anda? Dapatkah Anda bayangkan bagaimana jika besok tidak ada tentara yang menjaga perbatasan, tidak ada puskesmas yang beroperasi, dokter berhenti bekerja, dan fasilitas publik tidak berjalan?
Dapatkah Anda bayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada pemadam kebakaran ketika terjadi bencana kebakaran? Dapatkah Anda bayangkan jika tidak ada Tim SAR yang membantu ketika terjadi bencana gempa atau tsunami?
Itulah yang akan terjadi jika negara ini tanpa pajak. Kekacauan besar akan terjadi. Tidak ada pelayan publik, tentara, polisi, dokter pemerintah, guru, pemadam kebakaran, dan banyak lagi. Mereka, sebagai aparat negara, digaji oleh uang pajak untuk menjalankan pelayanan demi terciptanya ketenteraman roda kehidupan di negara kita tercinta ini. Uang pajak kita menjadi roda penggerak pemerintahan Indonesia,yang walaupun masih banyak kekurangan, tetapi tetap kita perlukan demi keamanan dan kenyamanan hidup kita bersama keluarga tercinta.
Aksi protes dengan menggaungkan #stopbayarpajak tetu tidak menghadirkan solusi, melainkan akan menjadi awal dari kehancuran negeri ini. Jika mobil Anda mogok di jalan, akankah Anda menghancurkannya alih-alih membawanya ke bengkel dan memperbaikinya? Jika di negara ini banyak terjadi kekacauan, lalu apakah kita akan membiarkan negara ini hancur alih-alih memperbaikinya dan bersama-sama membangunnya untuk lebih maju lagi?
Dikawal, Bukan Dilawan
"Taxes are what we pay for civilized society, including the chance to insure", tulis Oliver Wendell Holmes Jr., seorang Hakim Agung AS dalam salah satu dissenting opinionnya pada kasus sengketa pajak. Peradaban manusia jelas membutuhkan ongkos dan pajak adalah ongkos untuk peradaban tersebut.
 Sebagai pembayar pajak, kontribusi kita sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Indonesia. Ihwal cacatnya integritas oknum seharusnya tidak menjadi alasan pembenaran untuk lari dari  tanggung jawab kita dalam membayar pajak. Justru hal tersebut dapat kita manifestasikan menjadi agenda perbaikan bersama, dengan memulai pendidikan karakter dan integritas yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar.
Kita harus menanamkan sejak dini kepada diri kita sendiri, lalu menularkan kepada anak-anak kita untuk mengutamakan nilai-nilai akhlak dan moral serta rasa cinta kepada tanah air agar nantinya lahir generasi yang lebih peduli kepada masyarakat, jujur dan kredibel sebagai pewaris estafet pemerintahan di masa depan.
Negara kita adalah negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar, dan memiliki cita-cita yang juga besar. Untuk menggerakkan kapal sebesar Indonesia dengan seluruh rakyat sebagai penumpangnya, tentu membutuhkan persediaan bahan bakar yang juga harus besar agar mampu menggerakkan kapal ini ke tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.
Pajak yang kita bayarkan adalah alasan kita untuk tetap terus mengawal dan mengawasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ibarat sebuah keluarga, Indonesia adalah keluarga besar kita, dan kita masing-masing adalah anggota dari keluarga besar ini. Mari kita majukan bangsa ini dengan bersama-sama bahu-mambahu berbuat dengan segala sumber yang kita miliki masing-masing demi cita-cita luhur yang kita dambakan sebagai sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Salam....
