Saya adalah pemilik kendaraan barang, atau tepatnya kendaraan bak terbuka yang mewajibkan memperpanjang KIR setiap 6 bulan sekali. Kalau kantor perpanjang KIR di daerah saya terletak di dekat Bulak Kapal Bekasi Timur. Ritual perpanjang KIR ini bagi saya adalah hal yang melelahkan dari segi fisik dan mental. Kenapa? Karena selain antriannya panjang, masih juga banyak pungli dan calo di kantor KIR ini. Setelah kira-kira 8 kali bolak balik perpanjang KIR di Bulak Kapal ini, rasanya kegatalan saya untuk memberikan gambaran suasana KIR ini harus ditumpahkan di Kompasiana.
Setiap kali ingin memperpanjang KIR saya akan melewati Jalan Ir H. Juanda dan melewati lampu merah Bulak Kapal serta akhirnya putar balik di salah satu putar balikan ke arah Kantor KIR karena pintu masuknya ada di seberang kanan jalan. Sebelum masuk ke Kantor Samsat, saya selalu menemukan banyak sekali calo2 pengurusan KIR yang menunggu di pintu masuk kantor atau halte. Beberapa diantara mereka memang ada yang berseragam biro jasa.Â
Yang tidak nyaman adalah saat masuk mereka langsung mengetok-ketok kaca dan selalu bertanya siapa yang urus? Saya selalu bilang urus sendiri dan mereka pun pergi. Pernah satu saat saya iseng bertanya, berapa tarifnya, mereka mematok harga Rp 350.000 - Rp 500.000 yang sangat jauh dibandingkan tarif resmi KIR Rp 80.000,- (untuk mobil bak kecil).
Seharusnya kantor-kantor kepengurusan izin publik ini steril dari praktek percaloan seperti ini, karena memberikan rasa tidak nyaman dan bingung karena harga yang tidak jelas. Satu kesalahan dari kantor KIR ini juga adalah tidak memasang tarif resmi di luar/ atau di web resmi atau sosial media resmi KIR agar masyarakat juga mengetahui berapa sebenarnya biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengurus KIR ini. Karena harga yang ditawarkan calo sangat mahal, mungkin banyak dari pemilik-pemilik kendaraan niaga untuk rajin mendaftarkan kendaraannya kalau tidak karena terpaksa.
Pengalaman mengurus sendiri uji KIR ini pun sangat menguras kesabaran. Setiap kendaraan yang datang akan diminta untuk memarkirkan kendaraannya ke belakang dan masuk melewati semacam hangar khusus uji kendaraan.
Tes pertama, nyalakan lampu, wiper, bunyikan klakson, ditanya oleh petugasnya, siapa yang urus (pertanyaan yang sama dengan calo, apakah ada hubungannya? Mungkin...). Saya jawab tidak ada, lalu saya diminta uang 10ribu ditanya untuk apa? Tidak jawab, Setelah saya kasih, tidak diberikan tanda bukti bayar.Â
Maju lagi tes rem, disuruh injak pedal rem kuat2, lalu diminta uang 10ribu, begitu juga dengan tes injak pedal gas, diminta lagi 10ribu terakhir tes emisi, tidak ada tesnya, diminta 20ribu (pantas di jalan masih banyak kendaraan niaga yang asap knalpotnya tebal tapi lolos uji KIR). Padahal sebelumya saya sudah bayar resmi (ada tanda terimanya) di kantornya senilai Rp 80.000 yang termasuk di dalamnya uji emisi.
Setelah itu saya mendapatkan stiker dan akan keluar dari lokasi uji KIR. Disini juga tidak kalah membuat kesabaran diuji. Petugas berpakaian dishub meminta uang parkir 10.000 yang tidak diberikan tanda bukti bayar. Setelah itu maju lagi ada PREMAN yang minta uang 5000 lagi untuk parkir, saat saya tanya kan tadi sudah, dia bilang ini beda (beda darimana juga saya tidak tahu), lalu dia minta 5000 lagi untuk Organda (padahal iuran untuk organda sudah termasuk di dalam biaya pengurusan KIR), Setelah itu di depan lagi ada lagi preman yang minta 5000 lagi.Â
Saya berfikir, kenapa lokasi pengurusan KIR ini sangat tidak nyaman? banyak sekali PREMAN "yang berseragam maupun yang tidak" dengan leluasa meminta uang kepada pemilik kendaraan.
