Ada beberapa fungsi dasar dalam keorganisasian salah satunya ialah adanya pengawasan, karena pengawasan adalah aspek yang dinilai sangat penting dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Konsep good governance tidak bisa diartikan dengan kata governance menurut sejarahnya saja yang di praktikan oleh lembaga internasional untuk me menage ke efektifan publik, korupsi dan lain sebagainya.
Sedangkan dalam artian bahwa governance "the way state power is used in managing economic and social resource for development society" . Yang maksudnya bahwa  kekuasaan negara itu harus digunakan untuk  sumber ekonomi dan sosial  guna membangun masyarakat, dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga negara harus dipergunakan untuk kepentingan umum.
Untuk memberikan kemudahan dalam mengartikan makna "kepentingan umum" maka bisa merujuk kepada penjelasan para pakar, terutama pakar hukum. Menurut Rescou Pound, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan-kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dan menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. kepentingan umum itu dibatasi untuk kepentingan pembangunan yang tidak bertujuan komersil. Kemudian diteruskan dalam Pasal 1 butir 6, yakni "Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".
Sedangkan karakteristik pemerintahan yang baik meliputi, partispiasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, consensus orientation, keadilan, efectivenes and eff ecienty, akuntabilitas, dan visi strategis.
Pentingnya Pemerintah menjalankan kewenangannya seusai dengan karakteristik diatas maka diperlukan adanya pengawasan kepada lembaga negara ketika merumuskan dan menjalankan programnya agar menjaga kestabilan publik karena pengawasan sangatlah efektif.
Pengawasan juga merupakan salah satu cara untuk menghubungkan antar tingkat dipemerintahan. Menurut Phillipus Mandiri Hadjon,9 hubungan di antara tingkat - tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan antara hubungan vertikal (pengawasan, kontrol dll) dengan hubungan horizontal (perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama). Alasan hubungan vertikal yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah tingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah.
Jadi pemerintah harus mengerjakan kewenangannya dengan baik karena sangat terhubung erat dengan kesejahteraan masyarakat umum. Dari inilah good governance sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan good governance secara etimologi bermakna pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik.
