Jika anda membaca di media elektronik atau televisi maka satu kata yang terus menerus berpeluang kita jumpai adalah Gibran. Siapa sebenarnya Gibran ini - ia adalah walikota solo yang dilantik pada tanggal 26 februari 2021 hari jumat. Artinya baru 2 tahun menjabat sebagai walikota.
Agar bisa mengenal siapa Gibran ini lebih dekat, saya mengontak temen lama di Solo yang memang dari orang tuanya sudah lahir di Solo, bukan pindah dan tinggal di Solo.
Pertanyaan saya sederhana - setelah si Gibran ini menjadi walikota, apakah pelayanan masyarakat dan pembangunan yang terjadi lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya?. Â Dengan suara lantang temen tadi berkata - amat sangat lebih baik dari sebelumnya. Dalam hati saya bergumam - hebat juga anak muda ini baru memerintah 2 tahun saja sudah membawa hasil yang bagus.
Ingatan saya kembali kepada Ahok yang memerintah Jakarta hanya 2 tahun tapi hasil yang diperolehnya jauh lebih banyak daripada yang memenangkan pilkada paling brutal setelah mengalahkan Ahok - walaupun ia sudah diberi mandat selama 5 tahun.
Sangat disayangkan adalah Gibran putra Presiden Joko widodo. Kalau saja Gibran lahir sebagai anak yatim piatu sejak kecil, dibesarkan di panti asuhan dan karena kepinterannya dan ketekunannya bisa menjadi walikota Solo yang berhasil, maka tentu ia didukung habis-habisan oleh masyarakat untuk menjadi cawapres Prabowo.
Kebencian dan iri yang meluap dari setiap pribadi kita dapat keluar dalam banyak bentuk manifestasi - atas nama demokrasi, atas nama transparansi. Tetapi sebenarnya hanya iri semata.
Saya menemukan video pada hari senin lalu ada demo didepan balai kota Solo, para pendemo didatangi oleh Gibran dan satu per satu ditanya ada masalah apa yang bisa dibantu dan mereka semua di undang untuk masuk ke balai kota berdiskusi apa masalahnya.
Aneh bin ajaib, baru sekali ini saya menemukan - semua wajah para pendemo tadi tertunduk malu dan bingung, semua menjawab tak ada masalah. Dengan tersenyum GIbran berkata "kalau nggak ada masalah koq demo?". Semua bubar dan balik kanan.
Inilah potret budaya kita, menggerakkan orang untuk berdemo menjatuhkan orang lain demi syahwat diri sendiri. Sayangnya ini berakhir memalukan diri sendiri.
Bagaimana meminta warga dari kepala daerah dengan tingkat kepuasan publik mencapai lebih dari 90% untuk mendemo walikotanya sendiri. Kalau bukan tolol apalagi namanya. Semoga.
