[caption id="attachment_108304" align="aligncenter" width="300" caption="Ilustrasi "][/caption]
Senin kemarin (9/5/2011), Partai Aceh (PA) melalui jurubicaranya Fachrul Razi secara resmi menyatakan, PA menolak keikutsertaan calon independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2011 sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang dibolehkannya calon independen ikut dalam Pemilukada Aceh yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. Selain itu, PA juga menyatakan bahwa MK telah melakukan pembohongan public terkait dengan keputusannya tersebut, dan keputusan MK yang telah membatalkan pasal 256 UU RI No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh telah bertentangan dengan UUD 1945. Sekarang cukup jelas sudah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang selama ini terkesan "ogah-ogahan" mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) Pemilukada Aceh 2011, ternyata terkait dengan keputusan MK tersebut. Saat ini, permasalahan politik yang terjadi di Aceh jika dilihat dari kacamata awam, yaitu Pemilukada Aceh 2011 antara lain akan diikuti oleh dua kubu yang sama-sama kuat, kubu Dr. Zaini Abdullah yang diusung PA dan kubu Irwandi Yusuf dari calon independen yang masih menjabat sebagai Gubernur Aceh. Jika kedua kubu ini tetap ngotot dan tidak mau kompromi, entah apa jadinya, karena masing-masing kubu punya kekuatan yang besar dan sama-sama mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jalan tengah yang mungkin dapat dilakukan oleh kedua kubu tersebut yaitu kembali ke Keputusan MK. Karena bagaimanapun juga, masyarakat Aceh adalah bagian dari Rakyat Indonesia. Calon independen yang tampak besar dan kuat, sesungguhnya sama derajatnya di mata Tuhan dan jika Tuhan berkehendak, apapun akan terjadi, Tsunami Aceh contohnya. Semoga Tuhan memberkati seluruh calon kepala daerah Aceh.