Bapak Presiden, Mungkin Menkes Tidak Lagi Harus Seorang Dokter

SURAT TERBUKA

Kepada Yth.
Presiden Joko Widodo

Jika Bapak berkenan untuk sejenak berpikir dan beranalisa, kenapa masalah kesehatan di Republik Indonesia kita yang tercinta ini, tidak maju-maju dan banyak polemiknya. Hal itu terjadi oleh karena Menteri Kesehatan kita selalu adalah seorang dokter.

Lihatlah saja, antar sesama dokter saat ini saling "bertengkar" dan menggugat. Apakah Bapak tahu bahwa saat ini ada kurang lebih 32 orang dokter yang diantaranya ada Profesor, Doktor dan Spesialis, yang "menggugat" atau melakukan "Judicial Revieuw" terhadap UU Praktek Kedokteran? Belum lagi yang memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap berbagai program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk berbagai kebijakan yang ternyata banyak mendapat kritikan tajam dan dianggap menyusahkan dan memaksakan kehendak kepada para dokter? Begitupun banyak sekali gesekan dan perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat tajam dan berlarut-larut antar sesama dokter dalam satu organisasi ataupun antar perhimpunan?

Bagaimana mau maju dan berjaya bangsa kita ini, khususnya di bidang kesehatan/ kedokteran jika antar sesama dokter terjadi hal-hal demikian. Bukankah hal ini hanya akan membuang-buang waktu dan energi saja? Sehingga mereka banyak disibukkan dengan masalah-masalah "internal" ini, sehingga jauh dari fokus untuk mewujudkan Nawacita di bidang kesehatan. Bahkan lebih jauh daripada itu adalah terjadinya kemandekan atau tidak berjalannya dengan baik berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan termasuk di dalamnya adalah peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan di negara kita Indonesia tercinta ini.

Mungkin jika Bapak menginginkan perubahan dan memiliki pemikiran yang "out of the box", bukankah Bapak Presiden dapat mengambil sebuah "sentuhan jenius namun sederhana". Yaitu kebijakan untuk memilih seorang Menteri Kesehatan yang bukan berasal dari dokter ataupun dari latar belakang kesehatan, tetapi misalnya sebagai contoh memilih seorang ahli sosiologi atau ahli manajemen dan bahkan seorang ahli strategi dan analisa, dll.

Ini hanyalah usulan kecil dari saya, mohon maaf jika saya dianggap lancang dan tak tahu diri. Karena saya tahu, memilih seorang menteri adalah hak prerogatif seorang Presiden. Sekian dan terimakasih.

Salam hormat dari saya,
Dr. James Allan Rarung, Sp.OG, M.M
Ketua Umum Pengurus Pusat
Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu