Vaksin Palsu: Dokter sebagai Korban dan Tersangka

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, sedikit demi sedikit mulai menunjukkan hasil. Dari pengungkapan kasus vaksin palsu ini, ternyata berbagai oknum terlibat di dalamnya bahkan tercurigai beberapa institusi kesehatan juga terlibat (RS dan Klinik). 

Dari berbagai informasi yang tersebar baik di media cetak, media elektronik maupun online, terungkap bahwa ada oknum dokter yang diduga terlibat dan bahkan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini pasti akan jelas setelah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri selesai menyelidiki dan menyidiknya. Tentunya siapapun yang melakukan dengan sengaja perbuatan yang sangat merusak dan meresahkan rakyat Indonesia ini harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum (pengadilan).

Namun, yang harus juga dimintai pertanggungjawaban dari merebaknya vaksin palsu yang sudah sekitar 13 tahun di republik ini tentunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Karena secara tanggungjawab kinerja dan moral merekalah yang paling berwenang dalam hal pengawasan obat dan sejenisnya, mulai dari tahapan produksi, distribusi dan penggunaannya di masyarakat. Semoga Presiden segera melakukan restrukturisasi dan pembenahan internal dari badan ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia juga harus melakukan pembenahan dan pengawasan yang ketat dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penggunaan obat di RS, klinik dan praktek dokter mandiri. Karena Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah juga memiliki tanggungjawab ini.

Masyarakat juga harus menyingkapi hal ini dengan jernih dan tidak boleh membabibuta. Janganlah langsung menyalahkan semua dokter di RS atau klinik yang terduga menggunakan vaksin palsu. Karena dalam situasi ini, selain ada oknum dokter yang menjadi tersangka, akan tetapi banyak juga dokter yang termasuk korban dalam peredaran vaksin palsu ini. Para dokter yang meresepkan vaksin ini, tentunya tidak tahu menahu dengan pengadaan vaksin palsu tersebut, karena memang bukanlah tugas mereka untuk melakukan hal ini. Jika ada dokter yang terlibat, tentunya oknum tersebut adalah yang terlibat dalam proses pengadaan ataupun yang dengan sengaja membeli vaksin palsu ini. Sehingga dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam kasus ini, lebih banyak dokter yang menjadi korban dibandingkan dengan beberapa oknum yang diduga terlibat jaringan vaksin palsu ini. 

Saya yakin dan percaya Pemerintah akan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini, serta ke depannya akan melakukan tindakan perlindungan yang makin baik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu kita semua harus ikut terlibat membantu terlaksananya hal ini, karena tanpa peran serta aktif dari seluruh komponen masyarakat, semua usaha ini tidak akan dapat terwujud dengan cepat dan baik.

Marilah kita semua bersatupadu dan bersama-sama ikut mengawasi dan aktif bertanya, serta meminta informasi apapun obat atau bahan obat yang akan kita terima atau gunakan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga dan sahabat kita. Salam damai.

 

 

James Allan Rarung