Mentan Isyaratkan 2023 Impor Beras

Tiga tahun terakhir, sejak 2019. Perum Bulog tidak pernah impor beras, karena Pemerintah Indonesia berhasil berswasembada beras. Namun karena gagal panen dan perubahan iklim, pada akhir tahun 2022. Produktivitas padi jadi merosot tajam, sehingga perlu mengimpor beras pada tahun 2023.

Antisipasi itu guna menjaga petahanan pangan sekaligus mengatasi kekurangan stok beras dalam negeri, dan rencana impor beras pemerintah ini diisyaratkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada akhir Agustus lalu.  

Lebih jauh H. Sulaeman L Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan, mengatakan. Tahun-tahun sebelumnya Indonesia masih surplus beras dan jagung. Namun karena perubahan iklim, gagal panen di sejumlah wilayah, menyebabkan pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi dengan skema rencana mengimpor beras.

Direktur Utama Bulog. Budi Waseso mengakui, selama tiga tahun Pemerintah tidak pernah impor beras. Kalau-pun ada beras impor yang masuk ke Indonesia, itu beras khusus, untuk kebutuhan bisnis swasta. Seperti hotel dan restoran, bukan Bulog yang mengimpornya, tapi itu swasta, ujar Budi Waseso (Buas).

Sepanjang 2019. Indonesia mengimpor beras sebanyak 435.675 ton, rinciannya : Impor beras asal Pakistan sebanyak 182.564 ton. Impor beras asal Myanmar 166. 700 ton, 33.133 ton dari Vietnam dan 53.278 ton dari Thailand. Sepanjang tahun 2020 Indonesia Impor beras sebanyak 356.286 ton, diantara rinciannya : Pakistan 110. 516 ton, Vietnam sebanyak 88.716 ton,  Thailand sebanyak 88.593 ton.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan. Secara akumulasi periode Januari-Desember 2021, volume impor beras Indonesia mencapai 407,74 ribu ton. Sejak 2019, pemerintah Indonesia telah menutup keran impor beras secara besar-besaran. Izin impor beras yang diberikan hanya untuk keperluan khusus, seperti untuk keperluan hotel, restoran, kafe, serta warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisi BPS Sri Soelistyowati mengatakan. Beras khusus tersebut, seperti beras Basmati, Japonica, Hom Mali, serta beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri. " Beras yang masuk pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu berbeda dengan beras impor 1,8 juta ton yang dilakukan Bulog, berdasarkan penugasan dari pemerintah pada 2018. 

Beras impor di luar penugasan pemerintah tersebut juga sempat jadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Dedi Mulyadi, terkait informasi beras impor asal Vietnam bocor dan merembes ke pasar tradisional, dengan harga lebih murah dari beras medium dari dalam negeri. Dedi langsung mempersoalkan hal itu, karena merasa khawatir, kebocoran tersebut bisa membuat harga beras menjadi turun dan merugikan petani, kata Dedi.

Informasi itu pun dibenarkan langsung oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi. " Memang benar ditemukan beras yasmin masuk ke Pasar di Cipinang, Jakarta," jawab Suwandi. Untuk itu Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Dedi Mulyadi meminta kepada Kementan, agar Polemik Impor Beras seperti itu tidak Terulang.

Prima Gandhi, salah seorang akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai, adanya impor beras yang sempat masuk ke pasar itu terjadi, adalah beras khusus untuk kebutuhan usaha, seperti restoran, tapi bukan dari Bulog. Sebagaimana rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan Bulog tidak melakukan impor beras umum.

"Setiap tahun produksi beras surplus lebih tinggi dari kebutuhan konsumsinya, pada tahun 2019 surplus beras 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton dan 2021 surplus 1,31 juta ton. Inilah capaian nyata perberasan kita di era pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin dan Kementerian Pertanian di bawah Komando Syahrul Yasin Limpo," kata Prima Gandhi.