Mohon tunggu...
Jamz Budiman
Jamz Budiman Mohon Tunggu... karyawan swasta -

penikmat musik,budaya dan sastra

Selanjutnya

Tutup

Politik

Atas Nama "Buruh"

3 November 2013   00:27 Diperbarui: 24 Juni 2015   05:40 212
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tersentuh tidaknya kita saat menyaksikan sepak terjang buruh memperjuangkan keinginan mereka tentu akan melihat ke pangkal permasalahan yang ada saat ini. Bagi mereka yang sudah berpenghasilan diatas rata-rata buruh barangkali hanya bisa menyayangkan atas sikap-sikap mereka saat berdemonstrasi. Untuk itu mari sejenak kita membayangkan seandainya kita menjadi seorang buruh dengan segala substansinya. Ditunggangi atau tidaknya aksi mereka tentunya sebagian pemikiran kita akan mengarah kesana.

Buruh yang selalu saja berpeluh dan mengeluh tentang ketidak jelasan nasib masa depan mereka, terbungkam di petak-petak rumah kontrakan dengan berbagai macam mimpi bergelayut dalam benak. “aku ingin rumah, ingin sekolahkan anak-anak setinggi mungkin.” Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas keinginan itu??

“ya..benar. pemerintahlah yang mempunyai peranan atas jawaban untuk nasib buruh. Pemerintahlah yang mempunyai kunci pintu kesejahteraan untuk rakyatnya. Kalau pun hanya menaikan nominal upah buruh saja tidak akan pernah cukup, karena seiring dengan itu akan naik pula biaya hidup mereka.

Barangkali buruh pun akan rela berpeluh dan tersenyum bangga saat melihat anak-anaknya sedang menyelesaikan sekolah di perguruan tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dan buruh pun akan tidur nyenyak dibawah naungan atap rumah subsidi pemerintah yang mencapai lapisan kalangan mereka tanpa birokrasi berbelit melilit leher mereka.

Dan barangkali juga seorang buruh out sourching pun bisa berkhayal, “andai aku jadi presiden, tentu akan kujadikan status PNS menjadi PNSO [Pegawai Negri Sipil Out sourching]dibawah perusahaan swasta dengan perjanjian kontrak kerja pula.“wah… gawat.”

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun