Nasib Fasilitator di Pintu Tahun Politik

Mengutip berbagai sumber, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan diakui selalu membangga-banggakan keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil. Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. Program ini digulirkan di seluruh propinsi dengan target pembangunan terlaksana hingga ke pelosok penjuru negeri.

Namun kebanggan itu tinggallah sebuah kebanggaan yang boleh jadi hampir terhapus dari bibir para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang menjadi ujung tombak suksesnya program tersebut. Sebab ludah nyaris kering akibat untuk membeli air mineral saja nyaris tak mampu. Kondisi ini setidaknya dialami oleh sekitar 1.400 fasilitator yang tersebar di 255 kecamatan yang ada di 18 kabupaten di Aceh. Terdiri atas fasilitator bidang pemberdayaan, fasilitator bidang teknik dan asisten fasilitator di level kecamatan maupun kabupaten.

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup seiring dengan belum dibayarkannya gaji para fasilitator dalam kurun waktu tiga bulan terakhir; Maret-Mei 2013. Seiring dengan belum jelasnya kebijakan anggaran di tingkat Eksekutif dan Legislatif nasional. Padahal target capaian pelaksanaan program tetap dituntut untuk dapat dipenuhi. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara terpusat.

Bila mengacu pada jumlah fasilitator pemberdayaan yang tersebar di seluruh propinsi, setidaknya kondisi serupa dirasakan oleh sedikitnya 25 ribu orang fasilitator di tanah air. Dengan logika per keluarga fasilitator beranggotakan 3-4 orang dengan satu isteri dan 2-3 anak. Ribuan fasilitator yang terlibat sejak awal program ini diluncurkan pada 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah.

Itu belum seberapa. Terdapat jutaan masyarakat yang menjadi kelompok dampingan yang umumnya berasal dari kalangan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menanti realisasi atas perencanaan pembangunan yang telah mereka gagas. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah tersedia, namun fasilitator yang akan mengawal pelaksanaan kegiatan fisik, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat maupun kapasitas masyarakat pada bidang lainnya belum mampu memfasilitasi dirinya sendiri.

Gaji yang tertunggak menjadikan para fasilitator nyaris kehilangan akal sehat di tengah tuntutan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Sebab banyak di antara fasilitator yang ditugaskan jauh dari keluarganya. Isteri dan anak-anak dipaksa untuk bersabar menanti bersinarnya bintang kejora yang hingga kini masih terselip di saku para pengambil kebijakan negeri ini.

Belum lagi permasalahan yang akan semakin pelik, seiring dengan apabila pemerintah jadi merealisasikan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Kalau sudah begini, siapa yang mestinya bertanggung jawab membikin kebijakan dalam rangka menjawab persoalan para fasilitator? Mengingat bila mengacu pada pengalaman tidak dibayarkannya gaji pada tahun 2008 silam, gaji fasilitator hanya tertunggak selama satu bulan. Tapi di tahun 2013 ini, menunggak sudah tiga bulan.

Kembali pada sejarah tertunggaknya gaji fasilitator selalu terjadi pada tahun-tahun di mana eksekutif dan legislatif tengah mempersiapkan anggaran jelang Pemilihan Umum (Pemilu). Seperti di tahun 2008, mempersiapkan pembiayaan politik di tahun 2009 dan kini di 2013 juga tengah mempersiapkan pembiayaan politik bagi ajang penghamburan anggaran pada kegiatan yang disebut sebagai Pesta Demokrasi rakyat Indonesia itu.