Menjaga Citra Polri agar Kembali

Secara pribadi penulis tetap belum bisa move on ke prasangka baik ke institusi satu ini. Belum bisa melupakan kejadian beberapa waktu lalu yang memperburuk citra Polri sendiri. Penulis lebih mengambil sikap sebagaimana nasehat Gus Dur, memaafkan iya maafkan tapi tidak untuk melupakan salah-salahnya.

Hal ini dilakukan dalam rangka supaya kita belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang. Bagaimana publik melihat hasil putusan kasus yang menimpa anggota instistusi sendiri. Awalnya dengan liputan kawalan media yang sangat banyak tapi hasil akhirnya selalu mengecewakan publik.

Tidak ada lagi media yang mau menyiarkan padahal saat hangatnya, pasti sidang siaran langsung. Berangsur sepi pemirsa dan kasusnya tertumpuk dengan kasus lainnya. Hal ini membuat putusan hukuman yang dihasilkan biasanya timpang jauh berbeda dengan semangat awalnya.

Sebagaimana guyonan Gus Dur, Polisi jujur di Indonesia hanya ada tiga. Dari sana ada ketakutan untuk benar-benar percaya 100 % karena terlalu sering kepercayaan kita yang terus dikhianati. Membuat kepercayaan itu harus terkikis terus oleh sikap dan ulah oknum yang terus terbongkar.

Dalam hal penanganan misalnya, kita masih melihat ada arogansi karena mereka pemilik hukum di negara ini. Padahal sebagai penegaknya harusnya menjadi suri tauladan dan pengayom bagi masyarakat.

Survei Litbang Kompas pada Mei 2023, cukuplah membuat kita sebagai publik sedikit lega. Berdasarkan survei tersebut, institusi betul masih mau berbenah. Karena memang sangat sulit untuk memelihara kepercayaan dari tingkat bawah sampai pucuk pimpinan jika yang di atas masih berlumpur noda kasus penyelewengan.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan persepsi publik terhadap citra Polri, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Transparansi

Penting untuk menjaga transparansi dalam operasi Polri, termasuk penyelidikan, penegakan hukum, dan penanganan kasus. Publik harus merasa bahwa Polri bertindak secara adil, tidak memihak, dan mematuhi aturan hukum.

Informasi yang relevan harus disampaikan secara terbuka kepada publik, dan pertanggungjawaban harus dijaga. Keterbukaan ini suatu keniscayaan di zaman yang serba digital ini.

2. Akuntabilitas

Polri perlu memastikan adanya sistem akuntabilitas yang kuat. Ini melibatkan penanganan yang tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika publik melihat bahwa pelanggaran dihukum secara tegas dan tidak ada pengecualian untuk anggota Polri, hal ini dapat memperkuat persepsi mereka terhadap lembaga ini. Jangan sampai pelanggar dari Polri mendapat keistimewaan untuk pengusutan kasusnya sedangkan masyarakat biasa langsung putusan hukuman.

3. Pelatihan dan Profesionalisme

Investasi dalam pelatihan dan pengembangan anggota Polri sangat penting. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan etika kerja anggota Polri akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

Program pengembangan kepemimpinan juga perlu digalakkan agar dapat membantu menciptakan polisi yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Jangan sampai terjebak rutinitas keseharian yang berulang-ulang yang justru membuat tidak profesional.

4. Keterlibatan Masyarakat