Jokowi dan Revolusi Kepolisian Republik Indonesia

Indonesia memiliki sistem presidensial dimana presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden Indonesia juga merupakan panglima perang tertinggi, berkuasa penuh atas seluruh angkatan bersenjata, kepolisian dan badan intelijen.

Kondisi politik dan hukum akhir-akhir ini yang sangat fluktuatif harusnya bisa dibaca dan disikapi dengan bijaksana oleh presiden baru. ya mau tidak mau suka tidak suka secara legal formal Joko Widodo telah resmi memangku jabatan sebagai presiden Indonesia, meski saya adalah salah satu rakyat yang tidak setuju beliau sebagai Presiden namun tetap harus menghormati hasil dari proses demokrasi yang legal formal.

Kondisi terakhir adalah kisruhnya politik akibat dari pemilihan calon Kapolri dengan inisial BG, tekanan dari partai pendukung yang konon katanya mendukung tanpa syarat adalah dusta besar belaka, bagi-bagi kue kekuasaan dilakukan telanjang didepan mata rakyat. tapi ya sudah lah sekali lagi itu hak presiden, tapi kue keuasaan yang satu ini kemudian ditentang sendiri oleh pendukungnya sendiri.

Meski saya tidak suka dengan beliau karena belum matang sebagai presiden RI, namun saya ingin agar bangsa ini juga maju pesat, damai dan gemilang, maka saya ingin menyampaikan beberapa ide yang mungkin bisa menjadi terobosan bagi lembaga kepresidenan dan lembaga pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo saat ini, yaitu :

Joko Widodo harus menjadi ujung tombak penegakan hukum dan peningkatan kemajuan ekonomi dengan cara (1) tidak perlu adanya Kepala Kepolisian Republik Indonesia selama 3 tahun, jadi cabut kembali pencalonan BG dan hanya perlu wakil kepala POLRI saja, kepemimpinan kepolisian langsung diambil alih oleh presiden selama 3 tahun, Joko Widodo mempimpin langsung penegakan hukum, penegakan keamanan, pencegahan terorisme, korupsi dan seluruh tindak pidana lainnya. (2) selama memimpin langsung penegakan hukum selama itu pula Jokowi memilih calon-calon Kapolri dengan transparan dan akuntabel yang melibatkan seluruh stakeholder. (3) hal yang sama juga dilakukan di bidang ekonomi makro, kebijakan ekonomi yang fundamental harus dipimpin langsung oleh Presiden.

Jadi polemik Kapolri tidak perlu diperpanjang, selama tiga tahun tidak ada Kapolri, kepolisian langsung dipimpin oleh presiden dan semua proses hukum dilakukan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. termasuk proses hukum untuk pimpinan KPK yang saat ini penuh masalah.