Pematangsiantar; (Kamis,06/11/2014) Â Wacana tentang kenaikan BBM tersebar seantero negeri Indonesia bahkan hingga keluar negeri.
Masyarakat yang dari pra pilpres yang dari awal tidak suka dengan pemerintahan Jokowipun mulai membuat wacana penolakan karena dengan suasana pencabutan dan pengalihan subsidi BBM akan menaikkan harga kebutuhan pokok baik kebutuhan Pokok Primer, sekunder dan tertier.
Para Elit Politik dan Orang-orang berkepentingan mulai membuat strategi untuk melakukan penjegalan kepada pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo. Relawan banyak yang terpengaruh akan Isu ini karena bahasa-bahasa yang memakan logika masyarakat kecil sehingga muncul demo-demo kecil dari masyarakat.
Seperti Hal nya mahasiswa dimakasarpun membuat aksi demo dengan alasan Tolak Pencabutan Subsidi BBM karena tidak Pro rakyat kecil. Walaupun kita tidak tau apakah dari awal ia seorang yang mendukung pemerintah ataupun tidak. atau hanya cari sensasi karena sedang tersanter tentang pengalihan Subsidi untuk mencari popularitas didaerahnya.
Pendukung presiden terpilih seperti relawan mulai ikut dalam Aksi penolakan pengalihan Subsidi BBM, padahal awalnya relawan menyatakan akan mengawal 9 Nawacita dan implemantasi dari Presiden Terpilih Jokowi dodo dan Jusuf Kalla.
Alasan Pencabutan Subsidi BBM adalah untuk mensukseskan implemantasi dari 9 Nawacita. Implementasi dari 9 nawacita saya rangkum sebagai berikut:
- Meningkatkan Anggaran Pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 Tahun kedepan.
- Mengembangkan Industri Pertahanan.
- Infrastruktur Jalan Baru sekurang-kurangnya 2000 Km
- Sekurang-kurangnya 10 Pelabuhan baru dan merenovasi Pelabuhan lama
- Membangun Sekurang-kurangnya 10 kawasan Industri dan Hunian rumah Buruh
- membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional diseluruh Indonesia dan memodrenisasi Pasar Tradisional yang telah ada
- Membangun sejumlah Science dan Technopark dikawasan politeknik dan SMK-SMK dengan Prasarana dan sarana dengan Teknologi terkini
- Mendirikan Bank Nelayan/Petani dan UMKM termasuk gudang Fasilitas pengolahan paska Panen disetiap sentra Produksi Pertanian / nelayan
- memprioritaskan Pembiayaan penelitian yang menunjang Iptek
- Penataan daearah otonom baru untuk kesejahteraan.
- Kedaulatan Pangan, Energi dan keuangan
- Pemberian bantuan Sosial dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera.
- Cicilan Utang Indonesia sebesar Rp.400 Trilyun pertahun
12 item tersebut saya rangkum dari implementasi 9 Nawacita Presiden Terpilih Jokowi dodo.
Jika dilihat dari 12 Implementasi dari 9 Nawacita tersebut maka Pemerintah sudah mulai dari sekarang untuk melaksanakan Program-Program tersebut melihat waktu dalam Pemerintahan hanya 5 Tahun untuk menjadikan Implementasi itu nyata di tengah-tengah mata masyarakat Luas. Akan tetapi Pemerintah juga butuh sebuah Anggaran yang cukup besar untuk menerapkan program - Program Implementasi dari 9 nawacita tersebut.
Dengan Implementasi diatas, maka mau tidak mau Pemerintah harus Menarik penuh Subsidi BBM dan dialihkan untuk melaksanakan satu persatu Program - Program tersebut yang tertuang didalam 9 Nawacita.
Jadi Jika dikaji dari hal tersebut diatas maka memang seharusnya subsidi BBM di alih fungsikan Pemerintah agar dapat bergerak cepat. dan Jika Pemerintah daerah bijak dalam  menyikapi hal ini maka Pemerintah Daerah pun harus mendukung Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Subsidi BBM Daerah yang dikeluarkan dari APBD mengingat Program-program dari Implementasi 9 nawacita tersebut sudah secara nasional dan mencakup semua aspek sampai tingkat daerah.
Dengan Program-program implementasi 9 Nawacita maka Pemerintah daearah tidak lagi membuat Visi-Misi daerah tetapi mengikuti visi - misi pemerintah pusat, sehingga dengan begitu dapat mensukseskan program-program pusat yang bersifat membangun dan sejalan untuk kemajuan rakyat, bangsa dan negara.
Pemerintah Pusat diharuskan mengalihkan Subsidi BBM untuk mensukseskan Program 9 nawacita dalam 5 Tahun kedepan. Peran Aktif daerah untuk mencegah Inflasi khususnya karena lonjakan harga yang tinggi dengan mengeluarkan Subsidi BBM untuk Pengangkutan khusus Angkutan Darat,Udara serta laut. misalnya saja daerah pengeluarkan subsidi untuk pengangkutan dalam kota sebanyak 5 Liter gratis perhari dan luar kota sebanyak minimal 10 liter gratis perhari tergantung jarak tempuh dengan catatan angkutan tersebut memang berasal dari daerah tersebut dan dari segi surat surat dan pajak kendaraan harus berlaku. artinya pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan dan bekerja sama dengan samsat setempat untuk mendata kendaraan pengangkutan daerah.
Jika ditanya tentang Anggaran daerah, maka Pemerintah daerah sebenarnya memiliki lubang-lubang penghasil anggaran jika berani mereformasi birokrasi daerahnya. dengan memperketat sistem pengawasan untuk dinas yang memiliki sumber pemasukan. daerah juga dapat membentuk loket-loket pemerintah untuk pengurusan dan pembayaran surat menyurat mengingat didaerah banyak pungli-pungli dalam pengurusan KK,KTP,Surat ijin, surat keterangan,pengurusan AKTA,surat keterangan Tanah, bahkan hingga ke dalam kepegawaian tersendiri untuk pengambilan SK,dll pun masih banyak yang pungli [uang salam-salam]. jika pemerintah daerah mau dan ingin meningkatkan anggaran maka pemerintah buat loket pembayaran sistem online di setiap kelurahan untuk mencegah terjadinya Pungli dari para Lurah ataupun oknum nakal. dan ini menghasilkan ledakan pendapatan daearah. selanjutnya pun begitu dalam sistem pengawasan dinas perhubungan, Dinas kebersihan dan dinas - dinas lainnya.
Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah jangan banyak tergantung dengan pemerintah pusat tapi dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan daerah memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dan meningkatan pendapatan daerah untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat.
Penulis: Andrew Tigor Panjaitan.ST [Pematangsiantar]
- FB : Andrew Jaith
- Twitter : BangJaith
- Grup FB : Persatuan Rakyat Indonesia
- Fun Page : Andrew Tigor Panjaitan ST