Perombakan Menteri di Februari

TAK ada reshuffle di Januari. Itu pernah dipaparkan secara gamblang beberapa waktu lalu, di bulan Januari ini. Presiden Jokowi, seperti dikutip dari pernyataan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, yang menyampaikan hal itu.

Namun, Pratikno tidak segera menyanggah ketika disinggung kemungkinan perombakan kabinet tersebut dilakukan di Februari. Kini, mengingat Februari sudah semakin mendekat, sinyalemen terkait rencana reshuffle kembali menguat.

Elit politik di parlemen juga tidak menepis kemungkinan tersebut. Beberapa petinggi partai mencoba mengkaitkannya dengan pemanggilan para pimpinan parpol ke Istana belakangan ini. 

Tentu, ada yang didiskusikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin parpol yang mayoritas menjadi pembantu utamanya di kabinet.

Dalam perombakan kabinet terakhir, pertengahan 2022, Jokowi juga memanggil para pemimpin parpol ke Istana. Publik masih mengingat momen istimewa saat Jokowi melakukan sesi foto bersama para pimpinan parpol tersebut, termasuk Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam catatan penulis, Jokowi telah tujuh kali melakukan reshuffle kabinet. Rinciannya, 4 kali di periode pertama pemerintahannya, 2014-2019, dan sejauh ini sudah 3 kali di periode kedua, 2019-2024. Pertukaran dan perubahan susunan Kabinet Indonesia Maju terakhir dilakukan Jokowi di Istana Negara, Rabu, 15 Juni 2022.

Rencana perombakan kabinet yang kedelapan ini sebenarnya sudah mengemuka sejak beberapa bulan lampau. Sejatinya, pasca pengusungan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) oleh NasDem pada awal Oktober 2022. Pasca deklarasi Anies itu NasDem menuai badai.

NasDem tak hanya dikritisi sebagai partai pro parlemen yang bersikap mbalelo, melanggar fatsoen politik. NasDem mestinya tidak mencalonkan Anies, figur yang  sejak lama dinilai sebagai antitesa dari Jokowi, karena sikap penentangannya terhadap kebijakan dari pemerintah.

Sikap penentangan Anies yang paling menohok Jokowi adalah ketidaksetujuannya atas pemindahan Ibu Kota pemerintahan ke Kalimantan, khususnya Penajam Paser Utara. Dijadikannya kota di pelosok Kalimantan itu sebagai Ibu Kota Negara (IKN) otomatis membuat metropolitan Jakarta yang selama lima tahun terakhir turut dikembangkan Anies tinggal menjadi catatan sejarah.

Kritik untuk NasDem tak terbatas pada kecaman atas sikapnya yang meninggalkan loyalitas dan kesetiaannya sebagai partai pro pemerintah. Partai besutan Surya Paloh itu didesak untuk ke luar dari koalisi partai pemerintah, menjadi oposisi sekalian, seperti halnya Demokrat dan PKS.

NasDem juga diminta untuk menarik menteri-menterinya. Tekanan penarikan tiga menteri asal NasDem ini lantang dilontarkan terus menerus oleh elit PDIP. Tiga menteri asal NasDem, yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkoinfo Johnny G.Plate dan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, beberapa bulan ini terus berada dalam tekanan.

Gagal membuat NasDem menarik sendiri menteri-menterinya, elit partai pro pemerintah lainnya mendesak Jokowi yang menarik mereka dari kabinet. Itulah yang kemudian terus berkembang, sehingga dalam berbagai kesempatan Jokowi mendapatkan pertanyaan soal reshuffle tersebut dari kalangan media.

Perombakan menteri lazimnya dilakukan atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, kinerja. Itu yang, misalnya, membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terlempar dari kabinet pada Juni silam, digantikan oleh Zulkifli Hasan. Lutfi terseok-seok menangani sejumlah permasalahan di bidangnya.

Perombakan menteri sekarang ini, ya, berbeda nuansanya. Tidak terlalu bersinggungan dengan kinerja masing-masing, tetapi lebih menyangkut aspek politik. Tetapi, inilah Indonesia. Presiden punya hak untuk mengganti menteri-menterinya, jika sudah merasa tidak lagi nyaman bersama mereka, atau karena faktor lainnya.

Itu hak prerogatif Presiden Jokowi.