PDIP: Koalisi Tunggal atau Gabung KIB?

PDI Perjuangan dipandang tengah memainkan perannya sebagai partai besar. Saat ini, elit partai berlambang moncong banteng itu menjadi satu-satunya partai yang mendukung uji materi penerapan sistem pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP mendukung sistem proporsional tertutup di mana pemilih mencoblos gambar partai. Bukan orang, seperti dalam penerapan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih seperti membeli kucing dalam karung, analogi dari ketidaktahuan atas kualitas calon anggota legislatif yang ditentukan oleh partainya.

Namun, penyokong sistem proporsional tertutup menyebut jika sistem proporsional terbuka rawan praktik politik uang. Yang jelas, beberapa pemilu terakhir, yakni 2009, 2014 dan 2019, semuanya menggunakan sistem proporsional terbuka.

Dari sembilan perwakilan partai politik di parlemen, delapan fraksi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan uji materi terhadap sistem pencoblosan pemilu legislatif tersebut. 

Mereka juga menyebut MK tidak pada tempatnya menyidangkan kembali uji materi yang sudah diputuskan. Pada 2008, MK pernah menyidangkan gugatan uji materi serupa dan memutuskan pemilu legislatif tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Kedelapan partai tersebut adalah Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung langkah MK.

PDIP juga disebutkan tengah memainkan perannya sebagai partai pemenang Pemilu 2024 dengan terus mendesak Presiden Joko Widodo mengganti dua menteri asal NasDem yang dinilainya telah mencederai sikap sebagai partai pendukung pemerintah karena mengusung pencapresan Anies Baswedan. Padahal, Anies adalah antitesa dari Jokowi.

Reshuffle menteri adalah hak prerogatif dari presiden. Di luar PDIP, tidak ada partai lain yang demikian seriusnya menyerukan perlunya Jokowi mengganti menteri-menteri asal NasDem yang ada di Kabinet Indonesia Maju jilid 2 sekarang ini, sebagai implikasi dari sikap NasDem yang mengusung pencapresan Anies.

Perhatian pada PDIP juga dikaitkan dengan sikap mereka pada dinamika politik saat ini. Menuju Pilpres 2024, PDIP masih belum memutuskan untuk mengusung capres-cawapres sendiri. Walau sudah memiliki tiket langsung pencapresan, PDIP tetap masih "wait & see".

PDIP bisa menjadi pemain tunggal atau berkoalisi dengan partai lain. Sinyal koalisi tunggal main kuat dengan tren safari politik PDIP yang belum menemukan titik temu. PDIP sudah menjalin komunikasi politik dengan mengunjungi Ketua Umum partai Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; hingga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Terkini, PDIP berencana segera bersilaturahmi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Hasil dari safari politik yang dilakukan oleh Puan Maharani itu yang tampaknya akan dipertimbangkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan kerja sama politik PDI-P dengan partai politik dalam untuk menghadapi Pemilu 2024.

Safari politik yang dilakukan Puan Maharani tentunya memiliki banyak hasil terkait langkah politik PDI-P ke depan, khususnya menghadapi Pemilu 2024. Hasil safari politik itu termasuk soal kerja sama politik serta perihal capres dan cawapres.

Dalam persfektif Pilpres 2024, PDIP tampaknya terbuka untuk bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Beberapa waktu lama mencuat isu jika PDIP tengah serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Baru (KIB), yang beranggotakan Golkar, PAN dan PPP...