Lebih lanjut, teori kepentingan kelompok dari Ramlan Surbakti juga relevan dalam menganalisis bagaimana faksi Puan dan faksi Prananda beroperasi di dalam PDIP. Teori ini menekankan bahwa kelompok-kelompok di dalam organisasi politik akan berusaha mempengaruhi kebijakan dan arah partai sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam hal ini, faksi Puan yang lebih terfokus pada mempertahankan kontrol partai melalui struktur formal seperti parlemen menunjukkan orientasi yang lebih strategis dalam menjaga stabilitas partai pasca-Pemilu 2024. Puan dan faksinya menyadari bahwa mengendalikan lembaga legislatif memberikan mereka posisi tawar yang kuat dalam negosiasi politik, baik di internal partai maupun di tingkat nasional. Sebaliknya, faksi Prananda yang gagal mengamankan kemenangan Ganjar dalam pemilihan presiden menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan relevansinya di dalam PDIP. Kegagalan ini tidak hanya merusak citra faksi Prananda, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan faksi ini di dalam partai. Menurut teori kepentingan kelompok, kekuatan sebuah faksi atau kelompok sangat bergantung pada kemampuannya untuk mencapai hasil yang konkret. Dalam kasus ini, kekalahan Ganjar menempatkan faksi Prananda dalam posisi yang lemah, terutama dalam menghadapi faksi Puan yang semakin dominan.
Dengan kemenangan Puan di parlemen, ada kecenderungan PDIP lebih kooperatif dengan kabinet yang baru, terutama karena kedekatan Puan dengan gerbong politik Joko Widodo. Hubungan baik antara Puan dan Jokowi, yang sempat renggang selama masa kampanye, diprediksi akan membaik pasca-pemilu, mengingat pentingnya menjaga stabilitas politik nasional. Faksi Puan diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam menjembatani kepentingan partai dengan kepentingan pemerintah, terutama dalam upaya menjaga kesinambungan program-program pemerintah yang sudah berjalan selama era Jokowi. Teori kepentingan kelompok memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana faksi Puan akan memposisikan dirinya dalam kabinet baru. Dalam konteks ini, faksi Puan tidak hanya berusaha mengamankan kekuasaan di dalam partai, tetapi juga mengonsolidasikan pengaruhnya di pemerintahan. Kooperasi dengan kabinet baru, yang didominasi oleh loyalis Jokowi, akan menjadi strategi utama faksi Puan untuk memastikan bahwa PDIP tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan, sambil menjaga kestabilan internal partai.
Dari serangkaian permasalahan dan konflik internal PDIP ini, apa sekiranya langkah yang paling bijak untuk menyelesaikannya? Sejauh ini belum ada langkah pasti dari partai dan ketua umum karena memang konflik internal seperti ini biasanya tidak diungkapkan ke publik. Belakangan PDIP juga menegaskan bahwa tidak ada konflik atau persaingan antara Puan dan Prananda (Tempo, 2024). Meski begitu, rasanya konflik ini sudah menjadi rahasia umum hanya saja intensitasnya yang memang tidak dibuka kepada publik.
Keberadaan dua faksi ini sebetulnya sehat bagi demokrasi internal partai karena dengan begitu seperti halnya oposisi di pemerintahan, check and balance dalam internal partai politik juga akan jalan. Namun, di sisi lain apabila ketegangan antar faksi sudah terlalu meluas dan mempengaruhi stabilitas serta produktivitas partai, maka harus segera diselesaikan dan ketua umum harus hadir sebagai penengah. Lagi-lagi, Megawati sebagai simbol perdamaian internal partai harus bisa menengahi konflik dua faksi ini untuk keberlanjutan PDIP itu sendiri. Dengan begitu, konsolidasi antar faksi akan terjadi dan internalisasi partai dapat terwujud. Akan sangat disayangkan apabila pertarungan internal ini mengganggu stabilitas partai. PDIP harus belajar dari masa lalu ketika konflik internal menerjang mereka yang berakibat pada dualisme kepemimpinan terlebih dalam konteks hari ini salah satu faksi cukup dekat dengan rezim yang berkuasa (Prinada, 2021).
Penutup dan Kesimpulan
Dalam kesimpulannya, manajemen konflik internal partai politik memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi politik tersebut, terutama ketika dihadapkan dengan dinamika faksional yang kompleks. PDIP, sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam Pemilu 2024 dengan munculnya dua faksi kuat faksi Puan Maharani dan faksi Prananda Prabowo yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di dalam partai. Ketegangan antar faksi ini menjadi lebih nyata ketika keputusan mengenai calon presiden dan strategi politik partai dibahas, memicu konflik yang mengancam kesatuan internal. Teori faksi dari Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller, serta teori kepentingan kelompok dari Ramlan Surbakti, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis konflik ini. Teori faksi menjelaskan bagaimana persaingan antara kelompok internal, seperti faksi Puan dan Prananda, dapat dikelola melalui koalisi, negosiasi, dan rotasi kepemimpinan. Sementara itu, teori kepentingan kelompok menyoroti pentingnya representasi kepentingan berbagai kelompok di dalam partai serta bagaimana distribusi sumber daya dan kebijakan inklusif dapat meredakan ketegangan.
Dengan menggabungkan kedua teori ini, PDIP dapat mengatasi ketegangan internal melalui pengelolaan komunikasi yang efektif, kompromi antara faksi, dan pembangunan visi bersama yang menyatukan semua pihak. Di masa mendatang, keberhasilan manajemen konflik ini akan menentukan seberapa baik PDIP dapat menghadapi tantangan politik eksternal serta mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Kesatuan partai melalui manajemen konflik yang bijak akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat.
Daftar Pustaka
Buku
Belloni, F. P., & Beller, D. C. (1978). Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective. ABC-Clio.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
