Wacana Pemekaran Wilayah Selatan Kabupaten Bogor: Analisis Potensi dan Implikasinya

Alasan lain yang membuat wilayah selatan tidak puas berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bogor adalah  praktik politik dinasti di Kabupaten Bogor sudah dimulai sejak 3 periode ke belakang. Sejak saat itu, Bupati Kabupaten Bogor berasal dari keluarga yang sama yaitu Keluarga Yasin. Karier politik Keluarga Yasin dimulai saat Rahmat Yasin mencalonkan diri menjadi Bupati pada tahun 2008 dan keluar sebagai pemenang kontestasi. Namun, diperiode kedua masa jabatannya, dirinya terjerat kasus suap menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri dengan vonis hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan (Saptohutomo, 2022). Yang mengejutkan adalah ketika adik kandungnya Ade Munawaroh atau Ade Yasin mencalonkan dirinya dalam Pemilihan Bupati tahun 2018. Namun, sebelum masa jabatannya berakhir dirinya bernasib sama seperti kakaknya yang terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ade dan tiga stafnya pada 27 April 2022. Mereka diduga menyuap empat auditor BPK mewakili Jabar senilai Rp 1,9 miliar untuk mendapatkan permohonan WTP di Kabupaten Bogor (Saptohutomo, 2022). Dengan adanya permasalahan tersebut lengkap sudah alasan wilayah selatan untuk segera memisahkan dirinya dari Kabupaten Bogor.

Sejatinya wilayah selatan Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk dapat berpisah dan hidup mandiri. Sampai saat ini, sektor pariwisata dan industri wilayah selatan merupakan salah satu penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar untuk Kabupaten Bogor. Sumbangsih yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan timbal balik yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor. Ketimpangan sosial dan pembangunan sangat terasa apabila membandingkan wilayah selatan dengan wilayah pusat pemerintahan. Sehingga dengan potensi besar yang dimiliki, wilayah selatan harus segara memisahkan diri dari Kabupaten Bogor untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Sumber daya alam wilayah Kabupaten Bogor bagian selatan merupakan salah satu yang terkaya.  Hal ini dibuktikan dengan sektor pariwisata wilayah Bogor selatan merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Bogor. Selain itu, sektor industri di wilayah Bogor Selatan juga tumbuh dengan baik dan banyak menyumbang untuk PAD Kabupaten Bogor. Jika ditinjau dari kemandiriannya, wilayah Bogor Selatan sudah mampu untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri seperti yang telah diatur Undang-undang No. 23 tahun 2014. Pariwisata yang ada di wilayah selatan ini sangat potensial, contohnya kawasan pariwisata Puncak yang merupakan penyumbang terbesar PAD sektor pariwisata Kabupaten Bogor. Perputaran uang yang terjadi di kawasan Puncak itu sangat tinggi, sehingga ketika nantinya DOB ini disetujui, masyarakat sekitarnya dapat merasakan dampaknya secara langsung. Wilayah selatan tidak lagi hanya dimanfaatkan SDA-nya tetapi diberdayakan juga SDM-nya. Sektor industri pun tidak kalah besar, terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang berjajar sepanjang Kecamatan Ciawi hingga Kecamatan Cigombong. Sehingga DOB Kabupaten Bogor Selatan ini sebetulnya sudah memiliki nilai plus untuk dapat menjadi daerah otonomi sendiri.

Ketika wacana pemekaran wilayah selatan Kabupaten Bogor ini disetujui, setidaknya Kabupaten Bogor Selatan nantinya akan terdiri dari tujuh kecamatan. Tujuh kecamatan tersebut di antaranya, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Tamansari. Dari ketujuh kecamatan tersebut, Kecamatan Ciawi merupakan yang paling strategis untuk menjadi pusat pemerintahannya (Bambang, 2023). Kecamatan Ciawi berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan dari tujuh kecamatan tersebut. Selain itu, Kecamatan Ciawi merupakan opsi terbaik karena aksesnya mudah dijangkau karena terhubung langsung dengan jalan-jalan provinsi dan nasional. Dengan begitu maka permasalahan seperti ketimpangan pembangunan, sosial ekonomi, dan birokrasi dapat segera di atasi.

Mantan Bupati Kabupaten Bogor mengemukakan pandangannya terkait wacana DOB Kabupaten Bogor Selatan ini. Dirinya sangat mendukung dan menyatakan bahwa pengajuan pemekaran itu merupakan hak setiap wilayah. Namun, harus digaris bawahi bahwa pemerintah pusat sedang melakukan moratorium, sehingga yang lebih memungkinkan untuk mekar terlebih dahulu adalah wilayah Bogor Barat atau Bogor Timur (Bambang, 2023). Selain itu, DOB Kabupaten Bogor Selatan mendapat dukungan dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS). 

Akan tetapi, dibalik semua rencana pemekaran ini ada tantangan dan pertimbangan yang harus dihadapi. Tantangan seperti isu kesejahteraan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif biasanya menjadi tuntutan yang lazim bagi sebuah wilayah pemekaran baru. Wilayah selatan memang disokong oleh sektor pariwisata dan industri. Namun, tantangannya adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan keduanya guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di dalamnya. Itu semua harus dipertimbangkan karena salah satu alasan pemekaran wilayah ini adalah tidak meratanya pembangunan yang mengakibatkan masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan tidak sejahtera.

Tantangan dan pertimbangan lainnya adalah bagaimana pemerintahan yang baru nantinya mampu menjadi pelayan masyarakat seperti misalnya dalam urusan birokrasi. Selain urusan birokrasi, tantangan dalam pemerintahan baru nantinya harus bisa lebih demokratis dari pemerintahan Kabupaten Bogor. Seperti yang telah dibahas bahwa Kabupaten Bogor terkesan tidak demokratis karena sudah beberapa periode ini dipimpin oleh segelintir kelompok saja.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bogor ini banyak memiliki potensi di dalamnya. Namun, potensi tersebut belum mampu dimaksimalkan. Sehingga, beberapa wilayah dalam kasus ini wilayah selatan harus segara mendapatkan otonominya sendiri karena hal tersebut pun diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Wilayah selatan memiliki potensi SDA dan SDM yang cukup melimpah, untuk memaksimalkannya haruslah memiliki kewenangan dalam mengatur otonominya sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mampu memaksimalkan hal tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkhususnya masyarakat wilayah selatan.

Namun, tentu pemekaran ini harus melalui pertimbangan karena tantangan yang dihadapi ketika menjadi DOB jauh lebih besar. Sehingga, konsep dan wacana pemekaran ini harus disiapkan secara matang agar hasil yang didapat itu sesuai dengan yang direncanakan. Apabila pertimbangan ini tidak dimatangkan dikhawatirkan bukannya menjadi wilayah yang sejahtera dan maju malah menjadi sebaliknya dan bahkan lebih sengsara dari sebelum pemekaran. Perlu sinergi yang baik antar pemangku kebijakan dan masyarakat supaya nantinya apa yang diharapkan dapat terealisasi dan yang tidak diinginkan tidak terjadi nantinya.