Pada jumat, 17/11 lalu Presiden Jokowi memberikan pidatonya pada KTT APEC yang digelar di San Fransisco, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, presiden memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara produsen mobil listrik pada 2027, dan siap memproduksi mobil listrik di tahun depan. Terlebih lagi, beliau menargetkan pada 2030 Indonesia dapat memproduksi 600 ribu unit kendaraan listrik.
Pidato tersebut bukanlah sebuah angan-angan belaka, melihat keseriusan pemerintah saat ini dalam program hilirisasi nikel dan hilirisasi industri yang telah diturunkan menjadi beberapa peraturan. Sebut saja perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Permenhub nomor 45/2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, Permen ESDM nomor 13/2020 Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai, hingga Permenperin nomor 27 dan 28 tahun 2020.
Melihat upaya pemerintah dalam program hilirisasi nikel dan industri kendaraan listrik diatas, seakan menjadi lampu hijau bagi industri kendaraan listrik skala besar di Indonesia mendatang. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia sudah cukup siap untuk menyambut industri tersebut?
Tantangan nyata yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah kesiapan manufaktur dan infrastruktur. Hilirisasi manufaktur adalah hal yang tidak kalah penting selain hilirisasi nikel dalam upaya menjadi negara produsen kendaraan listrik. Karena dalam proses produksi kendaraan listrik, tidak hanya baterai yang dibutuhkan. Tetapi juga motor listrik, BMS (Battery Management System), VCU (Vehicle Control Unit), dan banyak onderdil lainnya. Sehingga tanpa hilirisasi manufaktur, negara akan tetap mengalami ketergantungan terhadap impor mesin dan onderdil kendaraan listrik.
Hilirisasi manufaktur juga linear dengan tujuan dari hilirisasi nikel yang sedang gencar digalakkan oleh presiden. Dengan adanya hilirisasi manufaktur, dapat tercapai peningkatan nilai tambah produk jadi, menciptakan ribuan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan negara, hingga diversifikasi ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan menghadapi fluktuasi harga komoditas dunia terutama di dunia otomotif dengan lebih baik. Sehingga hilirisasi manufaktur menjadi syarat utama bagi Indonesia dalam upaya menjadi negara produsen kendaraan listrik.
Kemudian persoalan kesiapan infrastuktur, yang menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Terutama dalam hal ketersediaan stasiun pengisian listrik dan kapasitas listrik yang memadai. Diperlukan investasi yang signifikan dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan penyedia layanan listrik untuk mengatasi hambatan ini.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di bidang teknologi kendaraan listrik juga menjadi kunci. Perguruan tinggi perlu terlibat aktif dalam menghasilkan tenaga ahli yang mumpuni. Pendidikan dalam bentuk pelatihan massal dapat digalakkan untuk mendukung ketersediaan SDM yang akan mengisi lapangan kerja di sektor industri kendaraan listrik ini.
Dengan semua upaya ini, masih banyak langkah yang perlu ditempuh agar Indonesia dapat benar-benar siap menjadi produsen mobil listrik. Namun, langkah-langkah positif yang sudah diambil menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dalam industri otomotif. Hal yang tentu menjadi perhatian serius, adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi dalam memastikan kesuksesan transformasi ini. Kesiapan tersebut melibatkan kolaborasi lintas sektor agar Indonesia dapat memaksimalkan potensinya dalam menghadapi revolusi kendaraan listrik.
