[caption id="" align="aligncenter" width="640" caption="Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkantor di sebuah jalan yang ramai di Amsterdam Belanda (foto: dok.jackson kumaat)"][/caption]
Setiap tanggal 1 Desember selalu dimeriahkan oleh berita kampanye anti-HIV/AIDS. Tapi di Tanah Papua, sebagian warga memperingatinya sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Di sejulah wilayah di propinsi Papua dan Papua Barat, peringatan HUT OPM digelar secara massal. Pemerintag dan aparat penegak hukum tampaknya tak melakukan tindakan tegas untuk membubarkan acara tersebut, karena acara ini digelar cukup tertib dan tak menyertai atribut bendera OPM.
Tapi di luar sana, di kota Amsterdam Belanda, sebuah toko ‘menyamar’ sebagai kantor perwakilan OPM. Dalam pantauan saya ketika melintas di depan Filiaal 0024 Kalverstraat 71 pada 18 November 2011, terlihat jelas bahwa OPM berupaya mencari simpati dari warga Belanda. Bahkan, mereka terang-terangan menerima donasi untuk perjuangan Papua Merdeka di Negara-negara Eropa. (Baca tulisan saya: Aktivitas Organisasi Papua Merdeka di Amsterdam: Berjuang Meraih Dukungan Referendum dari Negara-negara Eropa)
Sayangnya, Pemerintah RI tak mengambil tindakan tegas. Menurut Juru bicara Kementrian Luar Negeri Michael Tene, pemerintah hanya akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas OPM di Negeri Kincir Angin itu.
Meski kantor perwakilan OPM itu berdalih sebagai toko kosmetik, tapi menurut saya, Pemerintah perlu menyampaikan nota protes melalui jalur diplomasi. Ini dilakukan, karena OPM adalah kelompok separatis yang mengganggu keutuhan NKRI. Kondisi ini juga perlu diberlakukan, jika ada kelompok separatis negara lain yang membuka kantor perwakilannya di wilayah Indonesia.
Tanpa bermaksud menghambat upaya penyampaian pendapat, kegiatan HUT OPM bukanlah bentuk demokrasi. Bagi saya, demokrasi adalah kebebasan berekspresi, tapi harus mematuhi aturan yang berlaku. Sedangkan OPM sendiri adalah kelompok separatis yang mengganggu sendi-sendi demokrasi itu sendiri.
Seorang kawan pernah mengatakan, bahwa aktivitas OPM yang mengingin kemerdekaan di Tanah Papua, disebabkan oleh adanya ‘sebuah janji’ dari Pemerintah Kolonial Belanda sebelum hengkang dari Indonesia. ‘Janji’ itu adalah menyerahkan kedaulatan ke warga Papua dalam menentukan masa depannya. Tapi masalahnya, ‘janji’ itu hanyalah isu belaka. Hingga kini tak ada bukti atau saksi yang menerangkannya.
Bagi saya, biarakan saja kebebasan berekspresi tetap ada di Tanah Papua. Kondisi ini juga diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia. Tapi, pemerintah harus tegas. Sebuah ekspresi dengan tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, adalah makar. Jadi harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
Idealnya, jika warga Indonesia memisahkan diri dari NKRI, silakan mencari suaka ke Negara lain atau pindah dari Indonesia. Itu adalah sikap yang gentlemen, daripada teriak-teriak menyatakan merdeka. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka bisa memicu kelompok-kelompok di daerah lain yang tidak puas, untuk menyatakan kemerdekaannya. Apa jadinya jika Minahasa, Tapanuli, Ambon dan Aceh menyakatakan merdeka?
Syukurlah, sejumlah daerah kecuali Papua dan Papua Barat, (hingga kini) tak pernah menyatakan kemerdekaannya. Mereka ‘hanya’ menyampaikan ketidakpuasan terhadap pembangunan di daerahnya masing-masing, dan bukan menyatakan kemerdekaan.
Cukup sudah ‘kecelakaan’ diplomasi pemerintahan era BJ Habibie terhadap Timor Timur (sekarang Timor Leste, yang menjadikan daerah tersebut memerdekakan diri. Bagi saya, jangan sampai terjadi insiden memalukan tersebut.
Sebagai solusi dalam mengatasi OPM, Pemerintah RI harus meresponnya dengan dialog, pemerataan pembangunan dan menindak tegas pelaku-pelaku OPM di seluruh wilayah Tanah Air. Dengan cara ini, maka tak akan ada lagi kegelisahan yang menyebabkan warga memperingati HUT OPM.
Salam Kompasiana!
Jackson Kumaat on :
|Â Kompasiana |Â Facebook |Â Twitter |Â Blog |Â Posterous |Â Company |Â Politics |
