[caption id="" align="aligncenter" width="620" caption=" Pengunjung mengamati maket dari Mass Rapid Transit (MRT) di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta, Senin (14/6/2010). (KOMPAS/AGUS SUSANTO)"][/caption]
PERSOALAN kemacetan lalu lintas di Jakarta, tampaknya hanya bisa dijawab dengan pembangunan mass rapid transit (MRT). Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan kapan MRT ini bisa beroperasi. Bahkan, proyek yang didanai oleh lembaga donor Jepang JICA itu, untuk sementara baru menggarap satu rute, yakni Lebak Bulus-Bunderan HI.
Setidaknya, kita perlu memberi apresiasi atas dukungan Jepang dalam membantu proyek infrastruktur ini. Untuk komitmen awal, JICA sudah menggulirkan utang Rp 13 trilyun dari Rp 25 trilyun yang dijanjikan. Proyek ini dimulai tahun depan, dan diprediksi tuntas tahun 2016.
Hal menarik bagi saya adalah komitmen JICA yang sudah menyetujui dana awal Rp 13 Trilyun, tapi faktanya di lapangan, belum ada tanda-tanda dimulainya proyek ini. (Baca: ‘KBRI Tokyo Minta Laporan Perkembangan Pembangunan MRT’). Yang ada malah rencana proyek 6 ruas tol baru di Jakarta.
Saya cuma bisa berharap, jajaran direksi PT MRT Jakarta segera mempersiapkan dan menjalankan agenda kerja, agar pengoperasian MRT dapat segera terealisasi. Meski rencananya baru dimulai tahun depan, tapi ada baiknya dapat dipublikasikan program kerja di lapangan.
Apalagi, pembangunan MRT tahap pertama dari Lebakbulus-Bundaran HI, akan dilanjutkan dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan. Proyek ini pun belum termasuk jalur Timur-Barat, sebagai upaya mengatasi kemacetan di ruas jalan tersebut. Selama ini, kemacetan antara lain berpangkal pada pesatnya pertumbuhan perumahan di pinggiran kota besar. Kondisi ini menimbulkan masalah polusi udara.
Semoga, Pemerintah segera tetap berkomitmen mengatasi kemacetan di Jakarta. Proyek MRT ini hanyalah bagian dari upaya itu. Masih ada grand design yang harus dikerjakan dan membutuhkan dukungan masyarakat.
Salam Kompasiana!
Jackson Kumaat on : | Kompasiana |Â Facebook |Â Twitter |Â Blog |Â Posterous |Â Company |Â Politics |
