Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali bikin sensasi. Setelah ‘sidak’ di KRL ekonomi tanpa pemberitahuan jajaran PT KA dan aksi lempar kursi di pintu tol PT Jasa Marga, kini Dahlan dibidik kalangan DPR sebagai sasaran tembak hak interpelasi.
Tapi dasar Dahlan! Ia dengan enteng mengaku siap menghadapi interpelasi DPR. Lantas, apa untung dan rugi Dahlan memenuhi panggilan DPR?
Interpelasi ini merupakan usulan 38 Anggota Dewan Yang Terhormat. Mereka mempersoalkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah kepada Direksi, Dewan Komisaris Pengawas, dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.
Menurut mereka, keputusan itu telah menimbulkan perlanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contohnya, terjadi penunjukkan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham, tanpa melalui tim penilaian akhir (TPA).
Masalah lain, terjadi pengangkatan kembali direksi yang memiliki rekam jejak negatif sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengangkatan kembali direksi sampai masa jabatan ketiga kalinya.
Mereka juga mempermasalahkan pelimpahan wewenang kepada Direksi BUMN untuk melakukan penjualan aset. Jika kondisi itu berlanjut, dapat berpotensi makin buruknya kinerja BUMN dan akhirnya merugikan keuangan negara.
Jika tuduhan ke-38 Anggota Dewan ini benar, bisa jadi Dahlan Iskan menjadi ‘bulan-bulanan’ di forum DPR. Dahlan bukan saja ‘mengantar nyawa’-nya ke DPR, tapi juga ‘menampar’ Pak Beye sebagai Sang Boss yang mempercayakan jabatan Menteri BUMN di masa resuflle kabinet.
Nah, justru dengan sikap Dahlan di hadapan publik selama ini yang nothing to lose, membuat saya bertanya-tanya. Kok bisa ya, Dahlan cengangas-cengenges di depan kamera wartawan sambil jualan e-Toll card menjelang interpelasi? Padahal, jabatan dan karirnya bisa terancam dalam waktu dekat.
Menurut saya, seorang Dahlan tak mungkin menghindari interpelasi. Ini sudah tercermin dari keberaniannya menggebrak 1001 perubahan di internal kantor-kantor BUMN. BUMN miskin di-merger, BUMN kere diakuisisi dan BUMN tajir diinstruksikan memberi subsidi silang. Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, saya belum mendengar adanya penolakan Dahlan dari serikat buruh BUMN.
Maka artinya, Dahlan dan timnya sudah tentu telah mempersiapkan diri dalam menghadapi interpelasi DPR. Dahlan bukan saja menerapkan strategi bertahan untuk membendung pertanyaan-pertanyaan DPR, tapi bahkan mempersiapkan sejumlah kejutan saat interpelasi berlangsung.
Selain Dahlan dan timnya serta Partai Demokrat yang menolak interpelasi DPR, faktor kekuatan Dahlan ada pada kelompol jurnalis. Dahlan yang pernah menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos, tentu masih memiliki kharisma pada para mantan anak buahnya. Kekuatan berita yang berpihak ke Dahlan akan menjadi medan permainan opini publik di 200 kota yang menerbitkan koran grup Jawa Pos. Malah, jika Dahlan ‘terzolimi’ di DPR, bukan mustahil media massa di luar grup Jawa Pos turut mendukung Dahlan dalam menghadapi interpelasi.
Dahlan dizolimi?
Saya jadi teringat karir petinggi negeri ini sejak awal reformasi. Kebanyakan, pemimpin negeri ini menjadi Presiden karena ‘dimusuhi’ kelompok tertentu yang justru mendatangkan simpati masyarakat. Lihat saja Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega dan terakhir Pak Beye. Mereka semua terlihat sekilas merupakan pemimpin instan yang tampil di pentas nasional. Padahal sebenarnya mereka telah mempersiapkan diri dengan kekuatan dan kelebihannya masing-masing saat menghadapi para musuhnya.
Mungkin pendapat saya salah. Tapi ada sedikit keunikan pada diri Dahlan, sehingga kini sepertinya ia layak menjadi musuh DPR. Akankah DPR berperan sebagai musuh sehingga pers membela Dahlan dan menyebabkan masyarakat bersimpati padanya? Mungkinkah posisi Dahlan yang terzolimi dalam interpelasi DPR akan meningkatkan citra dan popularitasnya menjelang suksesi 2014? Kita lihat saja.
Salam Kompasiana!
Jackson Kumaat on :
| My Blog |Â Kompasiana |Â Website |Â Facebook |Â Twitter |Â Posterous |Â Company |Â Politics |
