Saya setuju jika rencana renovasi Ruang Banggar DPR dibatalkan. Karena jika dana renovasi sebesar Rp 20,3 miliar dialihkan untuk keperluan mendesak seperti renovasi sekolah rusak, maka akan dapat menyelamatkan 130 gedung sekolah yang terancam ambruk.
Begini kira-kira hitungannya.
Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh melansir data jumlah sekolah yang rusak tahun 2011 mencapai 131 ribu bangunan. Menurut Pak Menteri, pemerintah sudah menganggarkan Rp 20,4 trilyun untuk merenovasi gedung sekolah yang rusak. Jika dana tersebut dipakai seluruhnya untuk 131 ribu sekolah, maka estimasi biaya renovasi adalah sekitar Rp 155 juta per sekolah.
Seandainya, para anggota DPR yang terhormat mengetahui banyaknya sekolah yang rusak di penjuru Tanah Air, maka ceritanya akan beda. Tentu, ini kondisi mereka juga perlu menggunakan hati nurani. Hati nurani yang tak dipakai itulah yang menyebabkan DPR merenovasi Ruang Banggar sebesar Rp 20,3 miliar.
Jika dana renovasi Ruang Banggar DPR senilai Rp 20,3 miliar dialokasikan Rp 155 juta per sekolah yang rusak, maka sedikitnya 130 gedung bisa terbantu. Setidaknya, ini sudah menyelamatkan nyawa anak-anak dan guru sekolah dari ancaman sekolah ambruk.
Banyak sekolah yang rusak di Jakarta atau pinggiran Jakarta. Menurut Data Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, saat ini terdapat 51 sekolah rusak yang tersebar di tiga kabupaten. Seperti di Kabupaten Lebak terdapat 8 SD dan 7 SMP rusak. Lalu, di Kabupaten Serang 8 SD dan 1 SMP rusak, sementara di Kabupaten Pandeglang 4 TK, 22 SD dan 1 SMP mengalami kerusakan.
Di antaranya, SMP 5 Panggarangan, SMP 6 Cihara, SMP 1 Rangkas dan SMP 2 Sobang (Kabupaten Lebak); SDN Katulisan 1 dan 2, SD Undar Andir 1 dan 2, SD Songong 1 dan 2, SMP Cikeusal (Kabupaten Serang). Lalu TK Handayani Munjul, TK Jingga 5 Munjul, TK PGRI 2 Munjul, TK Al-Hidayah Munjul, SD Panimbang 2, 5 dan 6, SD Mekarjaya 1 dan 4, Mekarsari 6, SD Cibitung 1,2 dan 3 (Kabupaten Pandeglang).
Sayang sekali, para wakil rakyat di Senayan justru hanya memperhatikan dirinya. Mereka begitu leluasa menghambur-hamburkan uang negara untuk kenyamanan yang saat ini tak dibutuhkan. Beruntung, media massa mengungkap fakta ini, sehingga mata publik terbuka lebar melihat sifat keborosan di DPR.
Lantas, mungkinkah dana renovasi Ruang Banggar DPR dialihkan untuk sekolah yang rusak?
Tak ada yang tak mungkin. Sebagai politisi yang memegang kekuasaan, Ketua DPR Marzuki Alie seharusnya langsung melakukan political will untuk membatalkan renovasi Ruang Banggar. Sedangkan peralatan yang sudah dibeli seperti kursi empuk, lighting dan sound system, bisa dijual secara lelang terbuka.
Jika Pak Marzuki juga tak mempu berbuat, Pak Beye juga bisa mengeluarkan keputusan atau instruksi presiden untuk membatalkan dan mengalihkan biaya renovasi Ruang Banggar. Tak ada yang tak mungkin untuk memperbaiki negeri ini. Asalkan menggunakan hati nurani.
Salam Kompasiana!
Jackson Kumaat on : |Â Kompasiana | Website | Facebook | Twitter |Â Blog |Â Posterous |Â Company |Â Politics |
