Washington, 26 Desember 2011,
Diakhir tahun ini semakin ramainya, protes dan demonstrasi, sejak adanya pemberlakuan bahwa Polisi akan menjadi benar2 Pengayom Rakyat, dan rekening gendut para pejabat Polri. Terus menerus di dengar begitu banyaknya kegiatan pengamanan yang sangat menakjubkan. Sehingga terasa sekali bau bau durennya yang semerbak.
Perlu diingat Indonesia penuh gejolak dari dulunya, karena masyarakat itu seperti kejadian GKI Yasmin, begitu senangnya melarang dan Bupatinya yang suka tebar pesona dengan ABGnya. Di kota2 lainnya seperti di daerah Jabotabek, Polisi telah berusaha dengan keras, untuk mengamankan negara yang sudah aman.
Kejadian yang lainnya seperti di Lampung itu sudah lama terjadi, bahkan mereka sering sekali mengamankan negara ini.
Tugas mereka sangat mulia sekali, dan sangat berat seberat rekening-rekening yang mereka miliki.
Jadi para anggota masyarakat belajarlah menempati proporsi yang sebenarnya, seharusnya mana yang di protes, DPRD, Bupati, Pemerintah Pusat, atau Hukum, atau Pengadilan.
Kejadian di Bima, telah memberikan contoh yang jelas, seandainya rakyat ke DPRD, dan Kantor Bupati, kan lebih seru lagi. Kalau di dermaga kan tidak seru. Itu yang Polisi inginkan, sehingga saat Polisi akan mengusir paksa, tidak salah tembak. Maklum takut yang ketembak adalah Bupatinya sendiri.
Jadi bagi para demonstran, jangan salah kaprah terus, demonya salah tempat, seharusnya ke kantor Bupati, dan DPRD, duduk saja kan itu Balai pertemuan milik rakyat. Jadi jangan malu2, tidak ada hukum yang melarang, rakyat untuk menduduki kantor Balaikota dan DPRD.
Itu hanya saran dari para pelawak di negeri antah berantah saja.
Semoga
para demonstran itu mengerti, jangan cepat2 ngambek, dan harus terima apa adanya. Jika pemimpin2 anda semua Koruptor, itu kan bagus untuk kepentingan anda semua yang merana di negeri sendiri. Karena dengan mudahnya percaya apa yang mereka janjikan. Diiming-iming dengan uang 50 ribu sudah siap sedia untuk melakukan apapun yang di katakan pemimpin anda semua.