Harapan Kepemimpinan Baru Pasca Pilpres 2024

Keadaan negara hari ini merujuk pada skema Migdal adalah: weak state vis a vis strong society. Society disini adalah minoritas elit ekonomi yang mendominasi ekonomi kita. Ini adalah pola oligarki Indonesia yang sangat mungkin mengarah pada kekalnya ketimpangan sosial dan ekonomi dan jauh dari harapan pemerataan pembangunan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen untuk kepentingan rakyat kecil. Di saat pemerintah perlu memastikan laju pertumbuhan ekonomi yang baik dengan kemudahan akses investasi bagi korporasi, di sisi lain pemerintah juga perlu memastikan kestabilan ekonomi di sektor riil, salah satu contoh adalah dengan memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi rakyat.

Keadilan ekonomi di negara kita harus diwujudkan dengan tidak hanya memihak pada kepentingan korporasi dan investor, tapi juga memastikan terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak, dengan memastikan penyaluran subsidi tetap berlangsung, misalnya. 

Untuk itu kita butuh pemimpin yang konsisten terhadap isu kesejahteraan rakyat dan berani mengontrol konglomerasi agar tidak masuk ke wilayah intervensi politik yang dapat merugikan rakyat.

Pemimpin yang diharapkan lahir adalah pemimpin yang memegang teguh nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, sebagaimana bunyi sila kelima dalam Pancasila. Untuk itu kita butuh pemimpin yang tidak hanya pro kepada pertumbuhan ekonomi makro, tapi juga pro pada stabilitas dan kesinambungan ekonomi di seluruh lapisan sosial. 

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai pancasila dapat kita wujudkan di segala aspek, termasuk dalam bidang ekonomi. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi jargon politik yang nihil implementasi. 

Salah satu faktor yang dapat mengontrol oligarki adalah kepemimpinan yang mampu menjalankan penegakan hukum yang kuat. Yaitu dengan memastikan lahirnya aturan hukum yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Setiap pembahasan undang-undang harus melibatkan banyak pihak dan harus lahir dari persetujuan publik. Untuk itu pemerintah perlu memastikan partisipasi politik dalam proses lahirnya undang-undang. 

Partisipasi politik tidak akan terwujud apabila pemerintah tidak punya komitmen yang kuat terhadap demokrasi. Dengan memastikan aturan hukum lahir secara demokratis, maka kuasa oligarki pun dapat terkontrol. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak hanya membutuhkan terwujudnya pemerintahan yang baik. Tapi juga butuh pemerintahan di bawah kepemimpinan yang berani, adil dan independen. Tanpa independensi dan keberanian di hadapan kuasa modal, akan sulit bagi pemimpin untuk memastikan terwujudnya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.