Menanggapi program dan juga rencana pemerintah Republik Indonesia mengenai pemberlakuan bimbingan pranikah dan sertifikasi siap nikah. Masyarakat yang belum melakukan pernikahan akan ditanggungi sebuah kewajiban sebelum melakukan pernikahan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak kerberatan dengan program pemerintah yang satu ini selama tidak memberatkan dan tidak menakuti masyarakat untuk melakukan pernikahan. Jangan sampai dengan rencana ini malah akan memberikan dampak takut untuk melakukan pernikahan.
Disetiap ranah dan pandangan mengenai pernikahan ini haruslah betul betul dilakukan dengan sematang mungkin agar tidak terjadi kecenderungan pada perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi seringkali terjadi kesenjangan dalam berumah tangga.
Dengan adanya sertifikasi pranikah maka akan membimbing calon suami dan juga istri agar tau hak dan tanggungan masing masing. Seperti apa yang diketahui bahwa jumlah pernikahan usia dini di Indonesia masih tergolong tinggi dengan akibat perceraian yang tak karuan penyebabnya. Maka renacana ini akan memberikan dampak positif bagi mereka yang belum melakukan pernikahan.
Masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti perihal kewajiban dan juga hak sebagai istri dan suami setelah menikah. Hanya ada kewajiban nafkah keluarga dan nafkah istri. Padahal pernikahan jauh dari itu. Pernikahan tidak melulu perihal nafkah menafkahi melainkan ini adalah urusan dunia dan akhirat yang amat penting.
Sertifikasi ini rencananya akan dibuatkan dengan sistem pelatihan. Dimana pelatihan itu nantinya pasangan akan betul-betul mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Selain itu mereka juga akan dilatih mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan mengenai kesehatan dan masalah hubungan ranjang.
Program ini rencananya akan dimulai pada tahun 2020 nanti di seluruh wilayah Indonesia serta akan berlaku bagi seluruh pasangan.
