Kasus yang dialami MA, tukang tusuk sate yang menghina Jokowi dan memuat konten porno dapat disorot menurut kepentingan masing-masing. Bagi pendukung dan elite parpol pendukung KMP, kasus ini disorot mengenai penghinaan yang dilakukan dan tidak disinggung mengenai konten pornonya. Yang disorot adalah bahwa banyak penghinaan terjadi pada masa kampanye pilpres tetapi mengapa MA ditahan setelah Jokowi dilantik sebagai presiden. Apalagi MA hanya bekerja sebagai tukang tusuk sate dan merupakan tulang punggung keluarga. Kasus ini justru dimanfaatkan untuk menarik simpati sekaligus menyerang Jokowi dengan menyatakan bahwa Jokowi telah bertindak otoriter seperti halnya orde baru. Fadli Zon bahkan berencana menyempatkan datang ke tempat ibu MA untuk menunjukkan simpati kepada MA yang diperlakukan tidak adil dengan dilakukan penahanan dan mengupayakan penangguhan penahanan serta memberikan bantuan hukum.
Terkait dengan kasus konten porno yang dilakukan MA, beberapa pengamat yang mendukung MA mengatakan bahwa banyak konten porno di media sosial sehingga jika semua mau ditahan, penjara akan penuh. Memang jika semua penyebar konten porno ditahan penjara akan penuh, tetapi perlu juga memberikan pelajaran bagi penyebar konten porno apalagi yang meresahkan seperti halnya tindakan pada Ariel.
Serba salah. Itulah mungkin yang dihadapi Jokowi terkait MA. Sama seperti kisah 2 orang yang melakukan perjalanan bersama seekor keledai, baik apakah keledai itu tidak dinaiki maupun dinaiki oleh satu atau kedua orang atau keledainya yang dipanggul, akan ditanggapi secara negatif, selalu disalahkan.
Demikian juga dalam kasus MA, apapun yang akan dilakukan atau tidak dilakukan Jokowi dapat ditanggapi secara negatif, selalu disalahkan. Jika MA ditahan karena kasusnya dapat ditanggapi bahwa pemerintahan Jokowi bertindak secara otoriter dan tidak membela wong cilik, dan jika MA dibebaskan dapat ditanggapi bahwa pemerintahan Jokowi membiarkan pornografi, tidak ada ketegasan atau tebang pilih hukum dalam pemerintahan Jokowi, atau sekalian cabut saja ketentuan hukum yang berkaitan dengan konten porno.