Dampak dan Implikasi terhadap Kenaikan PPN di Indonesia

Mulai tanggal 1 Januari 2023, Indonesia mengimplementasikan kebijakan yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya 10% menjadi 11%. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan mendukung program pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan ini sudah tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

Sebelumnya penting untuk memahami bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN merupakan sumber penting pendapatan bagi pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan serta memenuhi kebutuhan publik. Kebijakan ini sempat menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari serta berbagai sektor ekonomi di negara ini. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak akan memberikan beban yang berat bagi masyarakat. Dikarenakan, hanya sebagian kecil barang dan jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN tersebut.

Dengan adanya kebijakan ini pemerintah tidak duduk diam Pemerintah Indonesia juga memberikan keringanan pajak bagi beberapa sektor tertentu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Keringanan pajak ini diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut, serta tidak memberatkan mereka. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta menghindari terjadinya inflasi. Dalam jangka panjang, kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Apakah Kenaikan PPN memiliki dampak?

Tentu saja walaupun hanya naik sebesar 1%, kenaikan tarif PPN juga tetap memiliki dampak antara lain : 

1. Penurunan minat dan daya beli masyarakat 

Kenaikan PPN dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat khususnya kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah karena mereka perlu mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membeli barang ataupun menyewa jasa.

2. Berpengaruh pada sektor bisnis 

Kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi sektor usaha dan investasi di Indonesia. Peningkatan tarif pajak dapat memberikan beban tambahan bagi perusahaan, yang menyebabkan suatu investor berpikir dua kali karena besaarnya biaya tambahan. Selain itu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mungkin mengalami kesulitan untuk menyerap biaya tambahan tersebut.

3. Dampak pada harga barang 

Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa yang dijual di pasaran. Perusahaan yang terkena dampak langsung adalah yang beroperasi dalam sektor-sektor yang dikenakan PPN, seperti elektronik, tekstil, dan makanan. Pada akhirnya Produsen dapat memutuskan untuk menaikkan harga produk mereka untuk dapat menutupi beban tambahan yang diakibatkan oleh kenaikan PPN. Dengan demikian, masyarakat merasakan dampaknya melalui adanya kenaikan harga barang. 

Namun masih terdapat barang-barang yang tidak dikenakan PPN, antara lain kebutuhan pokok, berbagai jasa misalnya jasa keagamaan, jasa seni dan hiburan, dan sebagainya.

 Lalu Bagaimana Prospek Kenaikan PPN di Masa Mendatang Menjadi 12%?

Pemerintah menetapkan bahwa PPN pada tahun 2025 yang akan mendatang akan naik sebesar 12%. Hal ini sempat memicu pro-kontra, walaupun Langkah ini diambil dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan negara. Namun, perlu juga dipahami bahwa proyeksi ini bersifat hipotetis dan tidak mencerminkan kebijakan aktual pemerintah serta dapat membawa dampak yang lebih besar di kalangan masyarakat.

Kesimpulan :