PPN 12%: Suara Mahasiswa untuk Keadilan Pajak di 2025

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 telah memicu gelombang protes di berbagai wilayah, terutama dari kalangan mahasiswa. Kebijakan ini, yang menurut pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, justru mendapat kritik tajam dari generasi muda. Sebagai penerus bangsa, mahasiswa tidak hanya memandang dampak langsung dari kebijakan tersebut, tetapi juga konsekuensi jangka panjangnya terhadap masyarakat luas. Mereka sering dianggap sebagai cerminan kesadaran sosial, sehingga protes mereka terkait kenaikan PPN bukanlah aksi tanpa alasan, melainkan bentuk keprihatinan terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kelompok masyarakat kurang mampu. Sebagai pajak konsumsi, PPN dikenakan secara merata, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah merasakan dampaknya lebih berat dibandingkan kalangan menengah ke atas. Kenaikan ini juga berimbas pada lonjakan harga kebutuhan pokok dan layanan penting. Mahasiswa, yang sebagian besar masih bergantung pada dukungan finansial keluarga, turut merasakan beban ekonomi tersebut, sehingga aksi mereka mencerminkan solidaritas dan perjuangan untuk keadilan ekonomi.

Pemerintah berpendapat bahwa peningkatan PPN diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara, terutama setelah perekonomian terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pendapatan tambahan dari pajak ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, kritik muncul mengenai ketepatan sasaran kebijakan ini. Banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan potensi pajak dari korporasi besar atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak kaya, daripada membebani masyarakat umum. Isu transparansi pengelolaan pajak juga menjadi sorotan mahasiswa, yang menuntut pemerintah agar lebih akuntabel dalam mengelola dana publik.

Selain menentang kebijakan, mahasiswa juga menawarkan solusi. Mereka mengusulkan perbaikan sistem pajak progresif dengan menetapkan tarif lebih tinggi untuk individu dan perusahaan berpendapatan besar, meningkatkan pengawasan untuk mengurangi penghindaran pajak oleh kelompok kaya dan korporasi, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajak, serta menunda kenaikan PPN guna memberikan waktu adaptasi yang lebih panjang bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Protes mahasiswa terhadap kenaikan PPN ini adalah seruan untuk dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan pajak memang vital bagi pembangunan negara, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Suara mahasiswa mengingatkan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya soal meningkatkan pendapatan negara, melainkan juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.