Prinsip Kebijakan
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam upaya mengatasi learning loss selama masa pandemi covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan penerapan kurikulum baru (Kurikulum Merdeka) melalui Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Maka untuk mempercepat pemahaman dan penerapan kurikulum prototipe tersebut setiap satuan pendidikan mulai tahun 2022 sudah mulai menerapkannya secara bertahap, walaupun satuan pendidikan masih diberi pilihan kurikulum yang akan digunakan, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe.
Upaya Kemendikbudristek dalam percepatan implementasi Kurikulum Merdeka ini ditempuh melalui beberapa program strategis diantaranya melalui seleksi Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. Di luar program itu setiap satuan pendidikan juga dapat mencoba menerapkan secara mandiri melalui link survey pendaftaran dan dapat memilih tiga cara penerapan, yaitu belajar mandiri, belajar berubah, dan belajar berbagi. Sehingga diharapkan melalui program ini pemahaman dan penerapan menganai Kurikulum Merdeka atau Paradigma Baru secara nasional di tahun 2024 akan berjalan sesuai rencana untuk mencapai Profile Pelajar Pancasila.
Prinsip kebijakan Kurikulum Merdeka ini relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesungguhnya yaitu menuntun peserta didik sesuai qadratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Problem Budaya Positif Sekolah
Kemendikbudristek menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan pandemi Covid-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran literasi dan numerasi yang signifikan. Bahkan tidak hanya itu penulis menilai bahwa peserta didik juga telah kehilangan pembelajaran yang bersifat skill dan sosial emosional akibat terbatasnya ruang bereksplorasi dan interaksi sosial sebagai dampak dari terlalu lamanya siswa berada dalam “sel tahanan” rumah selama pandemi ditambah tidak maksimalnya layanan pembelajaran online (daring) karena keterbatasan banyak hal.
Terlepas dari itu semua, bahwa Kurikulum Prototipe atau Merdeka telah memberikan harapan besar akan terciptanya paradigma baru dunia Pendidikan di Indonesia sebagai jawaban atas persoalan pembangunan karakter yang dirasa masih belum sesuai harapan. Hal ini bukan tanpa alasan jika selama ini ada banyak pendekatan dan metode yang kurang relevan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak tercipta karakter budaya positif di sekolah. Katakanlah guru masih menggunakan cara-cara lama dalam kegiatan belajar dan mengajar seperti pemberian hukuman dan penghargaan, pemberian tugas-tugas sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, serta problem solving (pemecahan masalah) yang tidak konstruktif (memperbaiki kesalahan).
Aturan atau tata tertib sekolah yang selama ini dibuat oleh sekolah tidak begitu berhasil menghadirkan keyakinan dan kesadaran dari dalam diri siswa serta bertanggung jawab akan setiap prilakunya, termasuk juga para guru. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya tentu saja semua itu karena prilaku yang dihasilkan muncul bukan kesadaran dari dalam diri (intrinsik), tapi karena adanya keterpaksaan dan tekanan dari luar dirinya (ekstrinsik).
Situasi yang penuh dengan tekanan dan paksaan tentu saja akan menyebabkan siswa menjadi tidak nyaman berada di sekolah dan taat pada perintah semata-mata takut akan hukuman atau mau karena penghargaan atau bahkan dipaksa untuk selalu mampu menguasai bidang yang tidak sesuai minat dan kebutuhan qadratinya. Hal inilah yang kemudian sulit terciptanya disiplin atau budaya positif sekolah selama ini.
Peran Guru Penggerak
Satu hal yang sangat menarik dari salah satu program penerapan Kurikulum Merdeka adalah adanya program Guru Penggerak. Mereka yang terpilih adalah guru yang memiliki kompetensi utama, yakni memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah.
