[caption id="attachment_320651" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Admin (Kompas.com)"][/caption]
SABTU, penghujung Januari 2014, pekan lalu saya ke kawasan Bantar Gebang, Bekasi, ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah DKI Jakarta. Kawasan lebih 108 hektar milik Pemda DKI itu, di gerbangnya tampak bagai hanggar gudang, ada tulisan TPA, dan judul sebuah perusahaan PT swasta.
“TPA ini milik Pemda, tapi ada pula tulisan perusahaan swasta?”
Demikian pertanyaan sumber menemani saya.
Siapakah pihak swasta itu?
Di bawah bangunan bak hanggar itu, truk-truk pembawa sampah ditimbang. Jumlah tonase truk berikut sampahnya, menjadi acuan total sampah masuk ke TPA ini. Itu artinya berat truk dihitung sebagai sampah. Tidak ada penimbangan truk kosong saat keluar.
Ketika mengamati lalu lintas truk sampah ke luar dari pintu tol Cibubur, hampir sebagian besar truk pengangkut sampah bak terbuka hanya ditutup plastik tebal itu, tidak memiliki tanda uji layak muatan angkutan atau dikenal KIR. Jadi truk kecil riil bermuatan 1,5 ton, mereka main-cantumkan di penimbangan 5 ton. Truk ukuran 6 ton mereka katakan 14 ton. “Ini bagian cara menggelembungkan tonase sampah itu,” ujar sumber saya merinci.
“Timbangan itu hanya basa-basi. Memenuhi persyaratan administrasi.”
Dugaan sumber saya itu, lebih 3.500 ton sampah sehari, angka akal-akalan, alias balon angin, bin haw-haw.
Ia meyakini jika dihitung maka hanya sekitar 2.600 ton saja sampah Jakarta sehari, bukan 6.500 ton. Penggelembungan ini, angka tambun dari kolusi oknum Pemda dengan pihak swasta pengelola telah puluhan tahun menambang “emas” sampah.
Dalam istilah keren saya, oknum Pemda DKI selama ini, melakukan transfer pricing uang APBD, Pemindah-bukuan APBD ke pengelola swasta. Swasta kembalikan dalam bentuk bagi-bagi angpao.