Kami pernah melalui jaringan BANGROJAK, Bangun Gotong Royong Jakarta, melakukan riset di lapangan. Untuk menghitung riil sampah dapat dilakukan dengan menyimak segenap sampah mulai dari penyapuan, pengangkutan oleh tukang gerobak di tingkat RT hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Maka ditemui angka tak sampai 2.600 ton sehari. Angka ini kian nyata kalau disimak jumlah truk angkutan DKI Jakarta yang katanya berjumlah 700 unit saja. Jika mereka bekerja 8 jam sehari, dapat dihitung dalam 460 menit lewat 700 unit truk, dan bisa dilihat muatannya. Jika Anda berkenan, saya pastikan Anda akan tertawa-tawa, betapa banyak kali tipu-tipu itu.
Ranah penyapuan, pengangkutan ke TPS itu pun selama ini ada yang dikerjasamakan dengan Swasta sudah lebih 20 tahun. Perusahaannya itu ke itu saja. Dan di TPS ini maka terjadi pula mark up jumlah luas sapuan jalan, jumlah tonase angkutan. Sehingga kalau digabung biaya angkut TPS hingga TPA mendekati angka Rp 500 ribu per ton, setara dengan batubara. Bayangkan kalau 3.500 ton saja per hari tonase haw-haw, dibayar dengan uang APBD? Dan hal ini sudah berlangsung menahun; pembiaran masif.
SENIN, 3 Februari 2014, saya membaca di media, wakil gubernur DKI kecewa dengan tidak disetujuinya pembelian truk sampah sebanyak 200 unit oleh DPRD DKI Jakarta. Hingga Selasa malam saya amati berita-berita di online, ternyata, DPRD tidak menerima ajuan. Konon tertahan pengajuan di Bappeda.
“Saya meminta hal ini diinvestigasi, siapa yang salah, apakah dinas?” ujar Ahok, Wagub DKI Jakarta, ke media.
Saya mencoba memverifikasi mengapa hal itu terjadi. Rupanya alur pengajuan itu diambil inisiatifnya oleh Kepala Dinas dan Wakilnya. Tidak sebagaimana tahun sebelumnya, pengajuan oleh masing-masing Suku Dinas Kebersihan. Bila dilakukan suku dinas, maka dipastikan akan didukung oleh lima Walikota, dan Bappeda tentu akan meneruskan ke DPRD.
Saya tak paham mengapa hal ini terjadi. Yang pasti untuk anggaran 2013 lalu masing-masing Suku Dinas (Sudin) hanya memliki anggaran Rp 50 miliar setahun. Itu artinya dana operasional di Sudin total Rp 250 miliar, sisanya dikelola Kepala Dinas, total Rp 1, 2 triliun. Dan truk dominan tua, membebani biaya operasional, ada buatan 1987 masih digunakan, maka layak diganti, pengadaannya ingin di pool oleh Kepala Dinas dan Wakilnya.
Saya belum melengkapi verifikasi untuk apa saja anggaran sisa di Dinas? Yang pasti antara lain ya, membayar tonase angin haw-haw tadi, di antaranya.
Tim Riset BANGROJAK pernah menyarankan melalui salah satu ketua partai di DKI Jakarta, untuk mengajukan kepada Wagub DKI, agar sekitar 5.000 tukang gerobak sampah digaji saja sesuai UMR. Latar: Pasar milik Pemda. Truk milik Pemda, Kontainer sampah di seluruh DKI juga milik Pemda DKI. Lantas untuk apa kerja sama dengan swasta? Maka tidak berlebihanlah kerja sama dengan swasta hanyalah bentuk akal-akalan memindahkan uang dari kas APBD ke kantung swasta untuk “dirampok” dan “dilahap” bersama. Nah oknum-oknum penyamun itu terindikasi mulai dari pejabat atas hingga level bawah.
Saya pernah menyampaikan ke Gubernur DKI, di saat bersepeda bersama. Bahwa untuk kawasan Monumen Nasional yang kecil itu saja, biaya kebersihan dan tamannya setahun Rp 50 miliar, dilakukan oleh UPT sendiri. Sayangnya kebersihan Monas sering dikeluhkan warga. Dua pekan setelah hal itu saya sampaikan, kami bersepeda lagi ke lokasi, Monas sudah bersih. Saya tak paham hari ini?
Pengelolaan sampah di DKI ini memang sudah menjadi tambang tersendiri. Konon pihak swasta terindikasi mengkartel di pengelolaannya, bisa saban week end berkeliling dunia main golf, mendukung partai politik selama ini mem-backing-nya. Kenyataan itu berbanding terbalik dengan keadaan di TPA Bantar Gebang, di mana sebuah jeruk busuk menjadi kenikmatan tersendiri bagi ratusan pemulung berkubang bau.
Solusi?
Saya pernah menyarankan untuk membongkar akar soal di Dinas Kebersihan, memangkas para pejabat senior, mengganti dengan yang muda, dan mau berubah. Berubah saya maksudkan, mengakui dosa selama ini. Baik gubernur dan wakilnya paham hal ini. Namun saya heran, entah mengapa seperti video Ahok di youtube.com mengatakan akan memecat Kadis Kebersihannya, hingga hari ini tak kunjung terjadi?