Mohon tunggu...
Iwan Nurdin
Iwan Nurdin Mohon Tunggu... -

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)-Jakarta. www.adisuara.blogspot.com www.kpa.or.id

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Show Dahlan Iskan Mulai Membosankan

5 November 2012   18:06 Diperbarui: 24 Juni 2015   21:56 334
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Setelah membeberkan anggota DPR yang dituduh melakukan pemerasan, saya tergelak-gelak melihat lelucon baru si menteri. Bayangkan dari sepuluh yang dia sebut kemudian dilaporkan menjadi hanya dua, sebuah taktik kuno mengulur-ulur waktu dalam menjelaskan inefisiensi yang dilakukan oleh PLN.

Siapa yang tidak tahu sejumlah rumor tentang BUMN yang menjadi sapi perahan tidak hanya oleh DPR, namun oleh polisi, jaksa, pemda, DPRD, LSM, wartawan dan siapapun yang bisa memeras termasuk massa. Namun, mengapa dengan mudah bisa diperas? Oh, kalau  bersih kenapa harus risih, demikian kata-kata yang dipopulerkan. Ini tentu berhubungan dengan perilaku mengurus perusahaan negara ini yang jauh dari prinsip good corporate governance. Itulah sebabnya uang suap yang kemudian bisa berubah menjadi diperas bisa berseliweran di perusahaan BUMN dengan mudah.

Sekarang  apa yang sudah diilakukan pak menteri dahlan dalam menyelesaikan KRL setelah mondar mandir membawa segerombolan wartawan naik kereta, justru harga tiket naik dan pelayanan makin amburadul. Apa hasil marah-marah  di gerbang pintu tol? Seorang teman jurnalis berseloroh,apa bedanya jokowi dengan dahlan, kalau jokowi kami harus begadangan dan tak tahu besok agendanya apa, kalau menteri BUMN memang bawa wartawan kemana-mana hehehe. Semoga selorohan tersebut salah.

Oke, kembali kesoal kalau bersih mengapa harus risih. Sebab, beberapa petinggi BUMN juga diisi oleh orang-orang pak menteri yang latar belakangnya adalah wartawan group media massanya dahulu. Sementara pembenahan di pertamina, migas, ptpn, bulog tak juga dilakukan. Akhirnya, tipis beda antara menyuap dan diperas dalam tradisi BUMN. Sebab kultur warisan tidak berubah.

Akhirnya mengapa menjelaskan soal inefisiensi PLN kepada DPR harus berputar-putar semacam ini. Meskipun DPR citranya sangat buruk dan busuk, menjelaskan kepada DPR adalah kewajiban, mengajarkan penghormatan kepada institusi demokrasi yang ada. Kegaduhan yg tidak perlu dan membuang energi saja.

Aa

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun