Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi, sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk proses perhitungan suara dalam pemilu. Aplikasi ini memungkinkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk melakukan perhitungan dan rekapitulasi suara secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui versi mobile, sementara versi web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota KPU di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi. Sirekap dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu, memastikan efisiensi waktu, dan meminimalkan kesalahan perhitungan suara.
Kesalahan teknis dalam aplikasi Sirekap, baik yang bersumber dari sistem maupun kesalahan manusia, dapat menimbulkan keraguan signifikan atas hasil pemilu. Misalnya, sistem pada aplikasi Sirekap yang salah membaca angka numerik dari dokumen formulir Model C Hasil Pemilu 2024, seperti angka 3 terbaca sebagai 8 dan angka 2 terbaca sebagai 7, telah menimbulkan kekhawatiran akan integritas data pemilu. KPU RI sendiri menemukan 1.223 TPS dengan data formulir model C hasil perhitungan suaranya tidak sesuai dengan keterangan di aplikasi Sirekap. Kesalahan ini dapat berakibat pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang terpilih.
Kegaduhan pasca-pemungutan suara yang disebabkan oleh kesalahan pemindaian data melalui Sirekap menunjukkan pentingnya akurasi dan keandalan dalam sistem penghitungan suara elektronik. Kesalahan ini dapat berupa masalah teknis seperti kesalahan OCR (Optical Character Recognition) yang mengubah gambar menjadi angka, kualitas gambar yang buruk, atau kondisi fisik formulir yang tidak optimal. Kegaduhan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian atas hasil pemilu tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi KPU untuk memastikan bahwa sistem Sirekap diuji secara menyeluruh dan petugas dilatih dengan baik untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.
Kerentanan terhadap kecurangan dalam penggunaan Sirekap sebagai alat bantu dalam pemilu dapat meningkatkan risiko manipulasi hasil pemungutan suara. Meskipun Sirekap dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilu, penggunaannya sebagai dasar utama perhitungan suara dapat membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti manipulasi data, penggelembungan suara, atau penyalahgunaan akses sistem. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk melakukan analisis kerentanan secara menyeluruh dan memperkuat sistem keamanan Sirekap untuk mencegah potensi kecurangan1.
Penggunaan teknologi yang belum matang dalam pemilu dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap integritas proses pemilihan. Teknologi pemilu yang belum teruji secara luas, seperti sistem penghitungan suara elektronik atau e-voting, mungkin mengandung kerentanan yang belum teridentifikasi yang bisa dieksploitasi untuk manipulasi hasil. Selain itu, kegagalan teknis karena ketidakmatangan teknologi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan pemilih. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengujian yang komprehensif dan memastikan bahwa semua aspek teknologi pemilu telah teruji keandalannya sebelum diterapkan secara luas.
Ketergantungan Sirekap pada infrastruktur jaringan yang andal merupakan faktor kritis dalam kelancaran proses pemilu. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah dalam pengiriman dan penerimaan data, yang pada gilirannya dapat menghambat proses rekapitulasi suara dan mengurangi kecepatan serta akurasi pengumuman hasil. Di daerah terpencil atau dengan konektivitas yang buruk, tantangan ini menjadi lebih signifikan, berpotensi menyebabkan penundaan dan mempertanyakan integritas proses pemilu. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur TI yang kuat dan andal adalah penting untuk memastikan bahwa Sirekap dapat beroperasi secara efisien dan efektif di seluruh wilayah.
Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar penting dalam pemilu yang kredibel. Kekurangan informasi rinci tentang proses dan hasil pemindaian suara melalui sistem seperti Sirekap dapat menimbulkan keraguan di kalangan pemilih dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi memungkinkan pemantauan yang efektif dari proses pemilu, sementara akuntabilitas memastikan bahwa ada pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil selama pemilu. Tanpa transparansi, pemilih tidak dapat memverifikasi bahwa suara mereka dihitung dengan benar, dan tanpa akuntabilitas, kesalahan atau kecurangan yang terjadi selama pemilu mungkin tidak ditangani dengan tepat.
Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sangat krusial dalam memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kesalahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dapat menimbulkan keraguan dan mengguncang kepercayaan tersebut. Hal ini karena Sirekap merupakan alat vital dalam transparansi penghitungan suara, dan setiap kesalahan, baik teknis maupun manusia, dapat diinterpretasikan sebagai indikasi ketidakadilan atau manipulasi. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan ketat serta memastikan bahwa sistem tersebut aman dari gangguan eksternal. Selain itu, komunikasi yang efektif dan responsif terhadap masalah yang muncul juga penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Saya tidak dapat menyediakan jurnal secara langsung, tetapi saya dapat membantu Anda menemukan sumber-sumber yang relevan melalui penelusuran literatur di perpustakaan atau basis data akademik. Anda dapat mencari studi yang membahas tentang pengaruh teknologi informasi dalam pemilu, kepercayaan publik terhadap institusi pemilu, serta tata kelola dan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Jurnal-jurnal seperti "Journal of Election and Democracy" atau "International Journal of Public Administration" seringkali mempublikasikan penelitian terkait dengan topik ini.
Kesiapan teknologi Sirekap untuk menghadapi volume data yang besar pada pemilu serentak merupakan aspek kritis yang menentukan kelancaran proses demokrasi. Sirekap, yang merupakan sistem informasi rekapitulasi pemilu, harus mampu menangani input data dari ratusan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara akurat dan efisien. Tantangan teknologi informasi seperti keamanan siber, kesalahan konversi data, dan aksesibilitas di daerah terpencil menjadi fokus utama yang harus diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengembangan infrastruktur IT yang memadai, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta implementasi algoritma yang robust dan sistem validasi data otomatis adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesiapan Sirekap.
REFERENSI
- "Dari Sirekap sampai Sistem Informasi Kampanye Eror, Ini Catatan KontraS terhadap Pemilu 2024" dari Tempo.co1.
- "Saksi Ahli KPU Ungkap Tiga Sumber Kegaduhan Sirekap" dari MetroTVNews.com2.
- Selain itu, Anda dapat membaca jurnal "IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN SEMARANG" yang mendeskripsikan implementasi Sirekap pada pemilihan kepala daerah 2020 di Kabupaten Semarang, termasuk kelebihan dan kekurangan sistem tersebut3.
- "Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019" yang membahas tentang pemanfaatan teknologi pemilu di tengah era post truth yang menuai perdebatan antara efisiensi dan kepercayaan publik3.
