4. Kaidah Larangan Penipuan (Taghrir): Dalam syariah, penipuan atau taghrir dilarang keras. Penjual yang menggunakan fake order melakukan penipuan secara terselubung dengan memberikan kesan palsu mengenai popularitas dan kualitas produk.
5. Kaidah Akad Sahih (Transaksi yang Sah): Walaupun fake order haram, akad jual beli yang terjadi masih bisa dianggap sah jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, seperti adanya penjual, pembeli, objek yang dijual, dan ijab kabul yang sesuai. Namun, etika dalam proses transaksi tetap dilanggar.
Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menilai keabsahan dan etika dalam praktik ekonomi syariah, khususnya di ranah digital yang semakin berkembang.
Tentukan apa norma-norma hukum yang terkait dengan kasus Hukum Ekonomi Syariah yang sedang viral
Norma-norma hukum yang terkait dengan kasus "fake order" dalam hukum ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Beberapa norma hukum tersebut antara lain:
1. Norma Keadilan
Hukum syariah menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi (al-'adl). Praktik fake order melanggar norma ini karena menciptakan ilusi permintaan yang tidak adil, merugikan konsumen dengan memberikan informasi yang salah tentang popularitas produk. Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang melarang segala bentuk manipulasi pasar.
2. Norma Kejujuran (Amanah)Â
Kejujuran adalah kunci dalam setiap transaksi dalam ekonomi syariah. Norma ini mengharuskan pelaku usaha untuk bersikap jujur dan transparan dalam kegiatan bisnisnya. Melakukan fake order jelas bertentangan dengan norma kejujuran, karena penjual menipu konsumen dengan informasi palsu tentang pesanan yang sebenarnya tidak ada.
3. Norma Larangan Penipuan (Taghrir)
Penipuan (taghrir) dilarang dalam hukum Islam. Dalam hal ini, fake order merupakan bentuk nyata dari penipuan di mana pihak penjual dengan sengaja menyesatkan pembeli tentang jumlah pesanan yang masuk untuk produk tertentu. Norma ini melarang segala bentuk aktivitas yang dapat merugikan pihak lain karena penipuan atau manipulasi.
4. Norma Kepastian (Tidak Boleh Ada Gharar)
Gharar, atau ketidakpastian, juga dilarang dalam transaksi ekonomi syariah. Norma ini menuntut adanya kepastian dalam hal informasi dan kondisi transaksi. Dalam kasus fake order, unsur gharar muncul karena pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari produk atau layanan yang mereka beli, menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam transaksi.
5. Norma Larangan Bai' Najasy (Manipulasi Pasar)
Bai' najasy merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada manipulasi pasar. Norma ini melarang pelaku pasar melakukan tindakan yang dapat memengaruhi harga atau persepsi konsumen secara tidak sah, seperti membuat pesanan palsu untuk menciptakan kesan permintaan yang tinggi.
