Rakyat Butuh Aparatur Negara yang Amanah dan Berani: Darurat Hukum di Indonesia

Kisah Andri Tedjadharma adalah perjalanan penuh liku-liku hukum, kezaliman, dan ketidakadilan. Namun, kisahnya bukanlah satu-satunya di tanah air. Masih banyak kasus serupa lainnya yang menunjukkan kerentanan sistem hukum kita.

Baru-baru ini, kasus pembunuhan Vina di Cirebon kembali mencuat, menyoroti ketidakadilan yang sering terjadi di Indonesia. Kasus ini melibatkan kehilangan nyawa seorang gadis muda dan proses hukum yang berlarut-larut, mencerminkan betapa rapuhnya sistem hukum kita.

"Kasus Vina mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Banyak orang di negara ini yang juga mencari keadilan yang sebenarnya," ujar Andri Tedjadharma.

Tidak hanya itu, kasus Jusuf Hamka yang terus menagih pemerintah untuk membayar utangnya juga menjadi sorotan. Sebagai seorang pengusaha yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, Jusuf Hamka masih harus berjuang untuk mendapatkan haknya, meskipun Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan dia.

"Kalau kita rakyat punya utang pajak, lalu tidak bayar, kita digijzeling, digijzeling tahu kan, disandera, diborgol," kata Jusuf Hamka mengutip Kompas TV Gorontalo, 15 Juni 2023. "Kalau negara, sudah ada putusan hukum Mahkamah Agung tidak menunjukkan taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum," cetusnya.

Di tengah kasus-kasus ketidakadilan seperti pembunuhan Vina di Cirebon, perjuangan Jusuf Hamka untuk menagih utang pemerintah, dan perjuangan Andri sejak 1998, kita diingatkan bahwa harus terus berjuang untuk sebuah sistem hukum dan pemerintahan yang adil.

Indonesia tampaknya dalam kondisi darurat hukum. Untuk ini, warga negara membutuhkan aparatur penyelenggara negara yang jujur, amanah, dan berani menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Menegakkan kebenaran berdasarkan hukum yang sah, bukan hanya berdalih: "Kami menjalankan tugas!"