Perubahan politik di Timur Tengah pada awal tahun 2011 biasanya dijelaskan oleh gelombang demokratisasi, yang memandang gerakan politik di Timur Tengah sebagai gerakan demokratisasi yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menumbangkan otoritarianisme dan digantikan oleh proses transisi demokrasi. Arab Sring dianggap sebagai tanggapan "Kebebasan" dari otoritarianisme, kesukarelaan Liberalisasi politik dan demokratisasi di Timur Tengah. Peristiwa ini dimulai oleh seorang pemuda berusia 26 tahun di Tunisia, Protes oleh Mohammed Bouazizi Kekejaman pemerintahan lokal di bawah kediktatoran Ben Ali. Bouaziz membakar dirinya sendiri Menarik perhatian seluruh negeri bahkan dunia. Operasi bakar diri Bouaziz segera menarik perhatian luas melalui laporan media domestik dan internasional. Demontrasi yang terjadi di Tunisia akhirnya menyebabkan berita semakin meluas dengan adanya penyebaran informasi melalui media social seperti Facebook dan Youtube. Gerakan protes yang disebut "Jasmine Revolution" oleh media dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Jasmine Revolution, akhirnya dikenal sebagai pemberontakan rakyat di Tunisia yang memprotes korupsi, kemiskinan, dan represi politik dan memaksa Presiden Zine al-Abidine Ben Ali mengundurkan diri pada Januari 2011. Beberapa upaya dilakukan untuk memadamkan kerusuhan namun gagal, pada 13 Januari Ben Ali muncul di televisi nasional dan membuat konsesi yang lebih luas kepada oposisi, berjanji untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden ketika masa jabatannya berakhir pada 2014. Dilansir dari Britanica Ben Ali menyatakan penyesalan atas kematian pengunjuk rasa dan bersumpah untuk memerintahkan polisi untuk berhenti menggunakan tembakan langsung kecuali untuk membela diri. Mengatasi beberapa keluhan pengunjuk rasa, dia mengatakan akan menurunkan harga makanan dan melonggarkan pembatasan penggunaan internet. Namun, konsesi Ben Ali tidak memuaskan para pengunjuk rasa, yang terus bentrok dengan pasukan keamanan, yang mengakibatkan beberapa kematian. Akhirnya pada tanggal 14 Januari media pemerintah Tunisia melaporkan bahwa pemerintah telah dibubarkan dan pemilihan legislatif akan diadakan dalam enam bulan ke depan. Namun pengumuman itu juga gagal memadamkan kerusuhan, dan Ben Ali mengundurkan diri sebagai presiden, meninggalkan Tunisia.
Perubahan kepemimpinan Tunisia, dianggap salah satu perubahan dari hasil Arab Spring terbaik, jika di bandingkan dengan negara-negara pada kawasan timur tengah lainnya yang berakhir pada konflik. Pada tanggal 7 Maret, pemerintah sementara Tunisia yang dipimpin oleh Sebsi setuju untuk menyetujui salah satu persyaratan utama gerakan demokrasi, untuk membubarkan pasukan polisi rahasia Tunisia yang memainkan peran penting di bawah rezim Ben Ali. Pemerintah sementara mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali niatnya untuk menghormati hak dan kebebasan warga Tunisia dan menolak menggunakan pasukan keamanan untuk tujuan politik. Tunisia memberikan suara pada 23 Oktober 2011 untuk membentuk Majelis Konstituante. Dengan tingkat partisipasi pemilih hampir 70%, Partai Baath Islam moderat menjadi pemenang yang jelas, memenangkan lebih dari 40% suara. Pemilu ini adalah pemilu pertama sejak Ben Ali mengundurkan diri dan digambarkan sebagai pemilu yang bebas dan adil. Dan selanjutnya Parlemen juga memilih Moncef Marzuki, yang merupakan aktivis hak asasi manusia dan mantan penentang rezim Ben Ali, sebagai Presiden Tunisia.
Diera saat ini, Meski transisi politik dan demokrasi Tunisia relatif mulus, dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu pada 2011, 2014, 2018 dan 2019, transformasi ekonomi belum terjadi. Meskipun indikator ekonomi makro relatif kuat, Tunisia telah mengalami kesulitan struktural. Pertumbuhan ekonomi melambat, terutama sejak krisis global 2008, tingkat pengangguran meningkat, terutama bagi lulusan muda (30% dibandingkan rata-rata nasional sekitar 15%), dan keengganan pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah sosial yang diperlukan. Reformasi ekonomi. Namun, revolusi dan ketidakstabilan politik, keamanan dan sosial yang dihasilkan juga memperburuk kondisi ekonomi dan sosial Tunisia. Selain faktor struktural yang ada sebelum 2011, ada siklus terkait kerusuhan, pemogokan dan gerakan protes, pembunuhan politik pada 2013, serangan teroris pada 2015, ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang sedang berlangsung, dan yang paling penting adanya COVID-19 yang menjadi permasalahan baru di Tunisia. Hal ini telah menyebabkan kondisi sosial yang tegang dan keputusasaan yang meluas, protes dan blokade basis produksi, yang memiliki dampak negatif yang jelas pada kegiatan ekonomi dan sumber daya negara. Persepsi korupsi dan ketegangan lama dengan pejabat negara juga telah merusak kepercayaan. Faktanya, ketidaknyamanan sosial yang mendalam tersebar luas. Karena krisis keuangan publik yang terus menerus atau memburuk dalam 10 tahun terakhir, pemerintah harus menghadapi situasi yang mengerikan ini dengan sumber daya yang melemah. Diperkirakan pada akhir tahun 2020, defisit anggaran yang besar dan utang publik akan mencapai sekitar 90% dari PDB, yang sangat melemahkan ruang fiskal pemerintah dan kemampuannya untuk melaksanakan program sosial untuk mendukung kelompok yang paling rentan. Â Selama ini ekonomi hanya dinikmati oleh elit politik. Harga demokrasi terlalu tinggi. Faktanya, situasi dianggap lebih buruk daripada era yang diciptakan oleh Ben Ali. Ghannouch percaya bahwa penemuan ekonomi Tunisia akan memakan waktu lama. 10 tahun tidak cukup untuk mengubah sektor ekonomi menjadi lebih adil. Tentu saja, apa yang terjadi di Tunisia menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi negara-negara Arab lainnya. Jangan percaya pada demokrasi, karena jalan menuju kejayaan ekonomi bukanlah melalui demokratisasi. Dalam konteks ini, keberhasilan di segala bidang tidak dapat dijamin 10 tahun setelah revolusi.Pembangunan ekonomi adalah contohnya. Beberapa tahun ke depan akan menjadi masa-masa yang sulit, terutama di masa pandemi yang bersifat politik, ekonomi, dan sosial. Hanya dengan persatuanlah peradaban yang kokoh dapat dibangun.
