BUMDes dan Filosofi Amputasi Kaki

Apa artinya analogi diatas? Itu artinya, kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku BUMDes di desa, tidak lepas dari kesalahan para pembuat kebijakan di level nasional. Merekalah otak dari pembuat kebijakan tentang BUMDes.

Para pembuat kebijakan di pusat pemerintahan itu, telah berbuat kesalahan fatal. Disadari atau tidak, tindakan yang mereka lakukan, antara lain dengan;

• Memberikan target waktu pembentukan BUMDes. Sehingga desa tanpa persiapan matang telah membentuk BUMDes. Tanpa memikirkan siap atau tidak siap, tanpa memikirkan lahan garapan BUMDes yang mereka bentuk telah dikaji secara matang atau tidak, tanpa memikirkan apa lahan garapan itu, kelak memberikan laba atau sebaliknya, hanya akan merugikan desa.
• Para pembuat kebijakan  tidak melakukan sosialisasi yang benar. Yang mereka lakukan, hanya sosialisasi mengenai hal-hal yang bersifat tekhnis belaka. Seperti, bagaimana cara membentuk BUMDes, bagaimana cara membuat laporan keuangan BUMDes, berapa dana yang dibutuhkan. Padahal, sosialisasi yang benar adalah
• Bagaimana membentuk BUMDes dengan pola pikir yang benar, bagaimana persiapan pendahuluan sebelum membentuk BUMDes, bagaimana melihat peluang agar BUMDes yang kelak dibentuk memperoleh laba, sehingga tidak mengalami kerugian. Bidang usaha apa saja, yang tidak boleh dilakukan, karena bidang tersebut telah dilakukan atau mampu dilakukan oleh warga desa.
• Tidak menekankan pada Desa agar membentuk BUMDes dengan bidang garapan yang menjadi unggulan desa. Dengan demikian, bidang garapan BUMDes akan mampu memperkenalkan desa dengan ciri khasnya. Memberikan kesempatan pada Desa untuk melakukan hal-hal yang memang mereka telah akrab selama ini. Sehingga, kemungkinan BUMDes akan gagal, kemungkinannya sangat kecil.
• Mempersiapkan Pendamping Desa yang benar-benar memiliki kemampuan kerja untuk membimbing desa dalam upaya membentuk BUMDes dan memberikan pendampingan, terutama pada awal-awal pelaksanaan BUMDes. Namun, yang terjadi saat ini, kemampuan sang Pendamping Desa belum mumpuni, ada kesalahan dalam proses recruitment tenaga pendamping serta gaji yang mereka terima sangat minim, setara dengan UMR DKI. Padahal, tenaga pendamping desa, diharapkan sebagai agen perubahan di desa serta menjadi motor dalam proses pembentukan BUMDes. Lalu, pertanyaannya, bagaimana mungkin semua hal itu, dapat dilakukan oleh pendamping desa, jika salary yang mereka terima, sebatas upah UMR.

Demikianlah, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan serta perangkat yang membidangi kegiatan BUMDes.

Apakah tulisan ini, bertujuan menghujat para pembuat kebijakan itu? Tentu saja tidak. Tulisan ini, hanya bertujuan memberikan solusi, dari keharusan mengamputasi otak yang salah, karena menyuruh kaki melangkah ketempat yang salah.

Jika, merubah cara berpikir dan bertindak dapat dilakukan, mengapa harus mengamputasi otak?.

.

.

.

Jayalah negriku, Jayalah Indonesiaku.