Sampai malam ini pukul 20.00 wib Jokowi-JK belum mengumumkan nama-nama menteri yang akan duduk sebagai pembantu Presiden dan wakil presiden. Bahkan Jokowi pun melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut 'menyeleksi' nama-nama yang disodorkan Jokowi. Johan budi mengatakan di Indonesia Lawyers Club (ILC), bahwa KPK hanya memberikan catatan track record dari masing-masing calon menteri.
Langkah Jokowi menggandeng KPK ini sebenarnya cuma alasan politis saja. Tidak ada jaminan bahwa nama-nama yang di beri catatan merah tidak akan melakukan korupsi, begitupun sebaliknya. Justru memberikan catatan merah pada seseorang calon menteri yang kemudian tidak jadi menteri akan memberikan catatan psikologis ketika calon menteri tersebut tidak jadi menteri. Apalagi jika catatan tersebut bisa bocor di media, bisa habis karir seseorang.
Nuansa politis sangat kental dalam penentuan menteri di kabinet Jokowi-JK. Sudah menjadi rahasia umum, jika di dalam koalisi Indonesia Hebat banyak sekali kepentingan faksi yang harus diakomodir suaranya. Ada A, B, C dan D. Jokowi-JK tentu saja tidak bisa mengabaikan suara-suara mereka (faksi). Suatu keniscayaan Jokowi-JK akan berdiri sendiri dan berlari tanpa mendengar kepentingan koalisinya. Obrolan di warung-warung kopi tentang 'JATAH' menteri di koalisi Jokowi sudah menjadi diskusi-diskusi menarik.
Orde pencitraan lebih tepat kita tujukan pada pemerintahan kali ini. Di awal penentuan menteri, Jokowi-JK berjanji akan ada perampingan kementriaan. Eh .. kemudian di ralat akan tetap berada pada kisaran 33-34 menteri mengingat luasnya wilayah Indonesia (baru sadar kalau Indonesia luas). Beberapa minggu kemudian pencitraan pun dilakukan dengan membuka rekomendasi publik atas nama-nama calon menteri di beberapa harian dan media. Lagi-lagi nama yang masuk tidak ada follow up nya, lip - service lagi. Sekedar mengingatkan, tim transisi Jokowi-JK adalah orang-orang hebat. Tentu saja mereka bisa merekomendasikan nama-nama calon menteri kepada Jokowi-JK, itupun kalau mereka jujur bekerja tanpa intervensi dari partai pendukung.
Kini kita masih menunggu apakah Revolusi Mental akan ikut berpengaruh dalam proses perekrutan menteri? Penulis yakin Jokowi tentu lagi 'mumet' menghadapi pressure dan berada dalam posisi dilematis. Akan banyak barisan sakit hati yang akan berubah dari loyalis menjadi oposisi. Modus politik disadari atau tidak tentu ikut 'bermain' dalam menentukan nama calon menteri. Akan ada tarik menarik dan bargaining politik yang kuat dalam penentuan kabinet ke depan. Jika Jokowi di claim sebagai presiden pilihan rakyat, tentu secara etika Jokowi pun mendengarkan suara rakyat dalam ikut penjaringan nama menteri. Bukankah yang memenangkan Jokowi adalah Civil Society ?
Alangkah kasihannya nama calon menteri yang belum mengetahui dia masuk sebagai kandidat menteri tapi sudah diberi catatan merah oleh KPK .. Ada asas praduga tak bersalah dan itu harus dihormati oleh semua pihak lho ! Sudah ngak jadi menteri ..eh malah apes dapat catatan merah dari KPK ... oalah !!
