Transisi kepemimpinan di negara demokratis seperti Indonesia adalah hal mutlak. Prosesi tahapan demokrasi telah kita lewati, walau ada riak riak protes, toh semua berjalan sesuai rulenya. Dinamika itu yang harus kita pahami dan kita apresiasi sebagai pembelajaran politik.
Peralihan kepemimpinan bukan sekedar serah terima jabatan, tetapi dimensi hakikinya adalah bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sukses melakukan transformasi 'knowledge' agar tidak menjadi 'Bom Waktu" bagi presiden mendatang. Ada beberapa persoalan yang harus dipahami oleh Jokowi sebagai presiden terpilih.
Yang pertama adalah bagaimana mengawal dan memberikan perhatian besar kepada daerah daerah pemekaran yang baru. Dalam bukunya "Selalu Ada Pilihan", SBY mengungkapkan bahwa banyak keluhan-keluhan dan permintaan bantuan dari pimpinan daerah pemekaran yang persoalannya berkisar pada kurangnya anggaran dan infrastruktur. Euforia warga dan para pejabat daerah pemekaran karena berhasil dimekarkan tentu harus diiringi oleh kesiapan infrastruktur dna anggaran yang kuat.
Membiayai pemerintahan daerah baru butuh anggaran yang besar. Pembiayaan paling besar adalah bukan hanya masalah prasarana pemerintah tetapi operasional dan aparatur. Jika pejabat daerah yang baru hanya berfokus mengadakan pembangunan pemerintahan yang baru, terus bagaimana dengan pelayanan masyarakat ? karena tentu saja rakyat tidak mau menunggu janji-janji saat mereka diminta mendukung pemekaran tetapi bagaimana realisasi dari semua itu.
Sikap Presiden SBY terhadap adanya pemekaran daerah, tentu bisa menjadi acuan Presiden terpilih. Bagaimana membuat perencanaan yang matang dalam segi pembiayaan yang termaktub dalam Program Penataan Daerah Otonom Baru (DOB). Program ini ditujukan untuk menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan DOB sehingga pembentukan DOB tidak memberikan beban bagi 4 keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri yang tertuang dalam PP 129/2000. Jadi pemekaran daerah tak boleh keluar dari konteks tujuan awal yakni, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden SBY juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya kepada Presiden mendatang agar persoalan pemekaran daerah jangan terlalu dipermudah. Jangan hanya karena adanya tekanan dari demonstran, sehingga pemprov jebol. Apalagi kita tahu selalu ada upaya lobi-lobi yang tak sehat diparlemen agar usulan pemekaran di golkan.
Kedua, yang harus diperhatikan oleh Presiden mendatang adalah bagaimana menjaga keberlanjutan APBN kita. Jangan sampai ada pengaplingan anggaran. Hal ini juga telah diingatkan oleh Presiden SBY, semua pihak harus memahami alokasi pembagian anggaran APBN kita. Pengaplingan anggaran dengan mencamtumkan persen pada sektor sektor tertentu bukan hanya akan melampaui ruang fiskal kita, tetapi akan membuat anggaran pemerintahan kita jebol. 100 persen APBN kita sudah terbagi, semua jelas dan terarah.
Dan yang terakhir adalah adanya pemberiaan izin yang sering dilanggar di daerah-daerah khususnya menyangkut pengelolaan hutan dan tambang. Izin yang tumpang tindih serta adanya kepentingan yang bersembunyi dibalik desentralisasi dan otonomi daerah tentu akan membahayakan pemerintahan mendatang, ini yang harus ditertibkan dengan aturan yang tegas dan mengikat. Jika tidak, akan banyak 'bom waktu' yang ditanam oleh para pemimpin daerah yang tentu akan bermuara ke pemerintahan pusat. (Iswanto_1980)