Akankah "Romantisme" Koalisi KIB Terulang?

Mengamati manuver koalisi akhir akhir ini sepertinya sudah bisa ditebak arahnya. PDIP semakin mantap dengan Nasdem, sedangkan Golkar dan Gerindra masih bingung mencari format koalisi ideal. Disisi yang lain, Partai Demokrat diprediksi akan menjadi pioner membentuk poros tengah yang merangkul partai partai tengah.

Jika koalisi poros tengah terwujud maka akan mengulang romantisme koalisi KIB selama 10 tahun terakhir. Peluang untuk mewujudkan koalisi KIB sangat terbuka lebar pada pilpres 2014 dan dapat 'menanduk' koalisi Jokowi yang didukung PDIP dan Nasdem.

Selama hampir 10 tahun terakhir, partai Demokrat relatif stabil bisa menjaga dinamika koalisinya dengan partai partai tengah seperti dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  SBY selaku ketua umum Partai Demokrat berhasil menjaga ritme koalisinya dalam keadaan kondusif, riak riak PKS saat itu ada, tetapi tidak sampai membubarkan konsensus koalisi.

Sekedar flascback, koalisi yang dibentuk oleh SBY melalui koalisi KIB II pada hakekatnya sama dengan sebelumnya di KIB I, semua partai politik dalam koalisi 2004-2009 turut bergabung dalam koalisi 2009-2014. Perbedaannya,  Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar dengan meraih 149 dari 560 kursi DPR hasil pemilu 2009 naik 3 x lipat dari tahun 2004 yang hanya 55 kursi.

Saya yakin atas dasar pengalaman 2004 - 2014, koalisi KIB akan terwujud dalam koalisi poros tengah. Walaupun Partai Demokrat bukan pemenang dalam pemilu legislatif tetapi ketua umumnya, SBY bukanlah tokoh politik yang mudah dipengaruhi pemikiran politiknya. Karena sampai saat ini, Mandat politik dan legitimasi SBY  masih sebagai Presiden RI.

Koalisi akan rapuh jika karakter parpol masih sangat pragmatis, tidak disiplin dan berorientasi bagi bagi anggaran. Ada catatan jika ingin mengulang romantisme koalisi KIB dalam poros tengah, yakni harus ada konsensus yang bersifat institusional sehingga cenderung kuat dan mengikat secara publik. Publik harus tahu cakupan kontrak politik koalisi dna kode etik yang tak boleh dilanggar dalam berkoalisi. Termasuk didalmnya adalah mekanisme punishment terhadap parpol yang melanggar.

10 tahun koalisi KIB adalah waktu yang lumayan panjang, tinggal bagaimana memperkuat komunike bersama. Jangan lagi ada koalisi yang bersifat longgar dan elitis sehingga terkesan terfragmentasi. Dengan memperkuat koalisi yang berbasis kesamaan ideologi dan haluan (platform) partai akan menghindarkan munculnya gugatan parpol dibelakang hari.  Koalisi harus dibangun bukan atas dasar kepentingan partai tetapi lebih berorientasi pada kepentingan kolektif bangsa dan negara.