NU Beri Contoh Pluralisme Politik

NU beri contoh pluralisme politik
Nahdlatul Ulama adalah organisasi besar di republik ini, kiprahnya tak perlu diragukan lagi dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak tokoh tokoh besarnya yang menjadi pahlawan nasional. NU sudah mewarnai kemerdekaan Indonesia dengan tinta emasnya, bersama Muhammadiyah yang masih berdiri hingga saat ini, keduanya contoh organisasi yang punya pindasi kuat karena dibangun dari ruh dan niat semata mata mengharap ridho Tuhan.
Kiprah NU dalam demokrasi dan perpolitikan di Indonesia sangatlah panjang. Sejarah mencatat Nahdlatul Ulama terjun pertama kali ke dunia politik politik pada tahun 1952, setelah terlebih dahulu memisahkan diri dari Masyumi. Keikut sertaan NU pada pentas pesta demokrasi terjadi pada pemilu pertama 1955, NU berhasil meraih 95 kursi di konstituante dan 45 kursi di DPR.
Diera orde baru (orba) Nahdlatul Ulama melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973. Pemerintah orde baru sangat paham, jika NU dibiarkan berdiri sendiri bisa mempengaruhi kekuasaan para pemilih, maka didesaklah NU dengan berbagai peraturan yang mengekang sehingga bergabung ke PPP.
Diera reformasi pasca tumbangnya pemerintahan orde baru, bermunculanlah partai partai yang menclaim sebagai partai NU, saat itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pimpinan alm Gus Dur menjadi partai besar yang pada akhirnya pada pemilu 1999 berhasil memenangkan Gus Dur sebagai Presiden ke empat lewat pertarungan pemilihan di DPR.
Saat ini, menghadapi pemilihan presiden 2014, suara tokoh tokoh NU menyebar di dua poros pasangan capres - cawapres. Suara PKB yang berhasil naik signifikan pada pemilihan legislatif, ternyata harus menhadapi dilema menjelang pilpres. Muhaimin Iskandar selaku ketua umum PKB gagal menggandeng dan memimpin tokoh tokoh NU untuk memberikan dukungannya pada Jokowi - JK.
NU adalah basis massa yang potensial dan layak menjadi rebutan. Sebagai organisasi tertua posisi Nahdiyin sangatlah strategis. Tak ayal Jokowi - JK dan Prabowo - Hatta rela melakukan berbagai cara guna meraih simpati para Nahdiyin, terutama dikantong kantong yang punya massa besar seperti Jawa Timur.
Diporos Jokowi - JK tokoh tokoh NU yang bergabung adalah, Hasyim Muzadi (mantan ketua umum PB NU, As'ad Said Ali, Kofifah Indar Parawangsa, Effendi Choiri, Ida Fauziyah, dan Imam Nahrawi. Sedangkan di poros Prabowo - Hatta ada KH. Said Aqil Siradj (ketua umum PB NU), Gus Noril, Mahfud MD, H. Rhoma Irama, KH. Maemun Zubair (ketua majelis syariah PPP), Ahmad Dhani (ketua bidang seni NU) dan Suryadharma Ali.
Menariknya adalah NU tidak memberikan doktrin terhadap para tokohnya untuk memilih satu pasangan. Dua figur senior di NU misalnya, ex ketua umum PB NU Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PB NU sekarang Said Aqil justru berbeda pilihan. Hasyim berpendapat bahwa keputusannya mendukung Jokowi - JK bukan semata mata fanatisme ke-NU-annya tetapi karena melihat realistis masyarakat Indonesia. Bagi Hasyim, JK punya darah NU, integritas dan visioner. Sedangkan Said Aqil Siradj memilih Prabowo - Hatta karena pertimbangan kompetensi keduanya. Karakter leadersip yang pro rakyat ada pada diri Prabowo, tegas Said Aqil.
Apapun pilihan dan dukungan yang diberikan tokoh tokoh NU, NU sudah memberikan contoh yang baik dalam pluralisme politik. Baju boleh sama tapi pemikiran boleh beda dalam berikhtiar.
Salam kompasiana