Jika mau jujur proyek yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini sudah menjadi solusited bukan lagi unsolusited. PT Jakarta Monorel berkewajiban membayar tiang tiang yang dibangun Adhi karya. Tetapi jika tiang tiang tersebut sudah diambil Adhi Karya, apakah JM masih berhak membayar? Padahal tiang tiang tersebut sudah masuk dalam pembukuan Adhi Karya, makanya untuk menyelesaikan ini harus ada perjanjian jual beli danharus jelas status hukumnya.
Prof. Tjipta lesmana (Pakar komunikasi politik) : Pemerintah harus mampu menciptakan beragam mode transportasi. Apakah kita butuh monorail ? Iya, kita butuh. Ini juga menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah pusat. Ada swasta yang ingin bangun monorail, tetapi jangan juga 'di bunuh', ini tidak benar. PT JM sudah mau melakukan proyek ini, harus diberi kemudahan dalam birokrasi, dan PT JM juga harus tahu diri tidak boleh mengambil keuntungan yang sampai gila gilaan.
Kebijakan mobil murah juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Ibukota. Saat ini yang menjadi persoalan adanya tarik ulur antara Ahok dan Jokowi, seolah olah Ahok ingin "membunuh" JM (Jakarta Monorail). Kesimpulannya adalah harus ada trust (kepercayaan), tidak ada trust dari pemerintah provinsi terhadap JM, maka percuma proyek ini dilanjutkan.
Pak Lukas Hutagalung (Bappenas) : Pemerintah sudah terlalu lama mengerjakan infrastruktur ini secara sendiri. Sekarang ada pihak swasta yang ingin berinvestasi sebanyak 12 triliun, pemprov sangat wellcome, namun harus ada sikap saling percaya dan PT. JM harus bisa meyakinkan pemerintah  jika ingin ini berlanjut dalam jangka panjang. Ibarat Pernikahan, maka pernikahan ini harus langgeng dan bertahan lama.
Pak Jhon Aryananda : Saya pribadi menyayangkan sikap dan statemen Pak wagub DKI Ahok atas ketidak percayaannya terhadap PT JM. Mungkin kita masih ingat pernyataan Ahok : "tak pikir mereka (PT JM) ada duitnya". Padahal PT JM sudah meyakinkan pihak pemrov bahwa proyek ini melibatkan konsorsium. PT JM sudah menggandeng dua konsorsium yakni dari Tiongkok sebesar dengan anggaran sebesar 60 milyar US dan dari Singapura dnegan anggaran 15 milyar US. Ini yang jarang di blow up di media, sehingga seolah olah PT JM tidak meyakinkan dimata publik.
Pak Tjipta Lesmana : Kelemahan birokrasi kita adalah adalah banyak "bacot" dan korupsi. Di Bangkok dan Malaysia, monorail berhasil jalan dan sudah dioperasionalkan, ini yang harus dilakukan pemerintah kita. Pemerintah pusat wajib mendukung proyek ini.
Membicarakan monorail akan sangat panjang, tidak cukup hanya dengan nangkring sehari, tetapi ini harus dibicarakan secara komprehensif. Semua pihak, pemrov DKI, PT JM dan pemerintah pusat harus duduk bersama karena Kota Jakarta setiap tahun akan terus dipadati oleh kaum urban dan suka atau tidak suka harus dipikirkan bagaimana mengangkut mereka dengan satu mode transportasi yang terintgerasi.
Sebelum reportase ini saya tutup ada pertanyaan menggelitik dari Pak Lukas Hutagalung ke pak Prof. Tjipta :"mengapa pak Tjipta tidak mencalonkan diri saja menjadi presiden?" Sebagai seorang akademisi, Prof Tjipta pun menjawabnya dengan teori "I" dan "Me" , secara "I" kata Prof. Tjipta secara pribadi ketika dia bertanya kepada "I" nya dia ingin menjadi Presiden, tetapi ketika dia melakukan komunikasi pada "Me" nya, Prof. Tjipta disuruh "ngaca" apakah dia pantas menjadi seorang presiden ? Jawaban ini mendapat applaus dari audience dan Pak Lukas pun terdiam.
Sekian dan Salam KOMPASIANA
