Pajak Menukik, Rakyat kian Tercekik

Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12% memicu massa dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan aksi damai menolak hal tersebut. Aksi tersebut terjadi di seberang gedung Istana Merdeka, Kamis, 19 Desember 2024.( Kompas.com)

Untuk meredam hal ini, pemerintah meyakinkan bahwa kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Namun fakta di lapangan berkata sebaliknya. Barang - barang lain di lapangan mulai mengalami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan pemerintah tentang wacana kenaikan PPN 12% meliputi barang apa saja. Dan koreksi pemerintah tak bisa merubah kondisi tersebut.

Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah dampak penerapan ekonomi kapitalis, yang menyebabkan negara memasukkan pajak sebagai salah satu pendapatan utama negara. Padahal Indonesia sendiri adalah negara kaya, dengan sumber daya alam melimpah ruah, barang tambang bergelimang yang jika dikelola dengan baik sudah bisa memenuhi kebutuhan rakyat baik di bidang kesehatan maupun pendidikan.
Berdalih kenaikan PPN ini hanya untuk barang - barang mewah, dan akan mengembalikan ke rakyat dalam berbagai bentuk subsidi dan bantuan, negara sebenarnya berusaha cuci tangan atas keabaian mereka terhadap kebutuhan warga negaranya.
Padahal sudah sepatutnya negara meriayah rakyat, menjamin segala kebutuhan baik primer maupun sekunder. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya mendapat kesejahteraan sebagaimana yang diatur oleh islam itu sendiri. Dalam islam, pemimpin adalah raain yang berkewajiban mengelola kekayaan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan sebaliknya mencekik rakyat dengan pajak tinggi dan menimbulkan penderitaan. Dalam islam, pajak bukanlah pemasukan utama negara tetapi pajak hanya diambil ketika baitul mal negara benar dalam kondisi kritis dan kosong. Sungguh, pertanggungjawaban seorang pemimpin sangatlah berat dihadapan Allaah karena terkait urusan dan kehidupan umat.