Apakah PPPK adalah Salah Satu Bentuk Outsourcing?

Saya hanya meminta agar anak saya mendapat sertifikat pelatihan. Itu sudah akan menambah nilai plus bagi kualifikasi anak saya, dan terbukti meningkatkan nilai tawar gaji. 

Alhamdulillah, langkah saya tidak salah, kini gaji anak saya sebulan sudah mendekati nominal denda penalti yang pernah dibayarkan. Jadi tidak terasa kalau pernah membayar denda, karena gaji yang didapat juga sesuai. 

Itu sekedar gambaran tentang outsourcing yang bagi tenaga honorer justru merupakan perbaikan kesejahteraan. Sedang PPPK juga merupakan perbaikan kesejahteraan bagi honorer, tapi berhubungan langsung dan menandatangani kontrak dengan pemerintah, sebagai pegawai kontrak. 

Sedang pegawai outsourcing, nantinya akan mempunyai hak seperti PPPK, termasuk tunjangan dan asuransi, tapi proses seleksi dan pembayaran gajinya ditangani oleh pihak ketiga, dari uang yang diberikan pemerintah. Menjadi pegawai tetap perusahaan outsourcing, tapi menjadi pegawai kontrak bagi pemerintah. 

Kalau dalam sistem pemerintahan sekarang, mungkin posisi perusahaan outsourcing diwakili oleh banyak sekolah kedinasan yang mengikat perjanjian dengan siswa atau mahasiswanya untuk bersedia mengabdi di instansi pemerintah manapun, dan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, bahkan di IKN. Eh... 

Terkadang masih ada orang ua yang menginginkan anaknya menjadi PNS karena mendapat uang pensiun, padahal dana pensiun bisa direncanakan secara mandiri dengan berinvestasi atau membayar sendiri secara mandiri iuran dana pensiun. 

Sedang generasi Z yang lebih paham beradaptasi justru memilih kerja yang menantang dan dinamis dengan gaji besar di sektor swasta. 

Bekerja di sektor negeri dan swasta sama saja, selama merupakan passion pribadi yang bersangkutan dan dijalani dengan senang hati akan mendatangkan kenyamanan. Apalagi ditunjang manajemen yang tepat, pastilah keberhasilan mudah didapat. 

Semoga bermanfaat...