[caption id="attachment_348257" align="aligncenter" width="595" caption="Abraham Samad dan Joko Widodo. Kepentingan demi kepentingan, adakalanya berbenturan. Tanpa mendahulukan kepentingan rakyat dan memahami kehendak rakyat, segala bentuk benturan kepentingan tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan yang merusak akal sehat rakyat. Foto: intelijen.co.id"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Joko Widodo itu Petugas Partai dari PDI Perjuangan. Andi Widjajanto juga Petugas Partai dari PDI Perjuangan. Luhut Binsar Panjaitan pun Petugas Partai dari PDI Perjuangan. Mereka ditugaskan di Istana untuk mengeksekusi agenda PDI Perjuangan. Karena mereka bertugas untuk PDI Perjuangan, mereka ngotot usung Budi Gunawan.
Istana Negara yang sudah dikuasai para Petugas Partai dari PDI Perjuangan, ngotot dan keukeuh menjadikan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Tradisi Calon Tunggal adalah tradisi antidemokrasi, yang selama 30 tahun dipraktekkan Orde Baru. Tak ada pilihan lain. Tak boleh memilih yang lain.
Padahal, institusi kepolisian tidak hanya memiliki Budi Gunawan. Ada sangat banyak polisi baik, polisi cerdas, dan polisi handal di lembaga Polisi Republik Indonesia (Polri) tersebut. Bintang-bintang masih bertaburan di ranah kepolisian. Rakyat menolak Budi Gunawan, bukan berarti rakyat benci pada polisi, tapi karena rakyat sangat muak dengan korupsi.
Rusak Martabat Rakyat
Istana Negara, yang juga kerap disebut Istana Rakyat, adalah supremasi tertinggi kedaulatan rakyat. Istana Negara menjadi perlambang martabat rakyat. Pada kasus Budi Gunawan, para Petugas Partai yang bercokol di Istana, yang patuh dan taat pada komando PDI Perjuangan, telah dengan sengaja merusak martabat rakyat. Apakah kalian lupa wahai Petugas Partai dari PDI Perjuangan, bahwa kalian bisa bercokol di tempat terhormat itu, semata-mata hanya karena suara rakyat.
Wahai Petugas Partai dari PDI Perjuangan, baru 100 hari berkuasa, kalian sudah berpaling dari rakyat. Kalian butakan mata dengan tidak melihat jutaan pasang mata rakyat yang berharap agar kalian menjadi lokomotif pemberantasan korupsi di negeri ini. Kalian bekukan hati, hingga kalian tidak lagi merasakan getaran nurani jutaan hati rakyat yang sudah hancur karena korupsi.
Rakyat tidak bodoh, meski sering kalian bodohi. Secara yuridis formal, Budi Gunawan yang kalian agung-agungkan itu, memang belum tentu korupsi. Masih sangat panjang upaya hukum untuk membuktikan secara formal bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan itu, benar-benar terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi, harap kalian catat, sudah ada sejumlah indikasi yang menyatakan bahwa Budi Gunawan terlibat korupsi.
Kalian kan orang pintar, lulusan sekolah tinggi, dan secara akademik bisa dibuktikan dengan ijazah yang kalian miliki. Kalian tentu paham, apa artinya indikasi, apa maknanya indikator, dan apa korelasinya antara indikator yang satu dengan indikator yang lain. Tak mungkin kalian tak memahami the meaning of indication dari tindak korupsi. Dengan berbagai upaya yang kalian lakukan untuk mementahkan serta melemahkan sejumlah indikasi korupsi tersebut di luar sidang pengadilan, itu menunjukkan bahwa kalian dengan sengaja merusak akal sehat rakyat.
Wahai Petugas Partai dari PDI Perjuangan di Istana, kalian baru 100 hari berkuasa, tapi kalian sudah dengan sengaja merusak martabat rakyat sekaligus merusak akal sehat rakyat. Artinya, kalian sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Rakyat memilih kalian dengan semangat pengorbanan tapi kalian balas dengan setumpuk aturan dan pasal-pasal. Berapa pasang telinga lagi yang kalian butuhkan, agar kalian bisa mendengar keluh-kesah rakyat?
