[caption id="attachment_347988" align="aligncenter" width="692" caption="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Arsitek Komunitas (Arkom) Jokowi Yogyakarta, dan Koran Tempo edisi Sabtu, 24 Januari 2015. Media dan Relawan memprotes keras ketidaktegasan Presiden dalam memberantas korupsi di negeri ini. Foto: koran tempo"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Anda Presiden? Tak penting nama Anda siapa dan partai politik apa yang mengusung Anda. Dari 70.997.833 atau 53,15 % rakyat yang memilih Anda, sebagian besar ya memilih Anda. Bukan partai pengusung. Mereka percaya, Anda akan mampu memberantas korupsi. Tapi, akhirnya mereka meragukan dan menyangsikan kemampuan Anda.
Rakyat di negeri ini memang belum semuanya cerdas menganalisa. Sebagian dari mereka bahkan tak paham, Anda itu siapa, tapi karena mereka sering melihat Anda di media, ya akhirnya mereka mencoblos Anda untuk menjadi Presiden. Mereka merasa, penampilan Anda sehari-hari ya biasa saja, mobil yang Anda gunakan juga jenis mobil orang kebanyakan, dan makanan favorit Anda juga tempe sebagaimana makanan orang pada umumnya.
Penampilan, kendaraan, dan makanan adalah tiga tanda yang kerap digunakan rakyat untuk mengukur jati diri seorang pejabat. Dengan tiga tanda tersebut, simpati rakyat berpihak pada Anda. Meski suara yang Anda raih sama sekali tidak fantastis, hanya 53,15 %, tapi cukuplah untuk mengantar Anda ke Istana. Sebagai pemegang tampuk kekuasaan, rakyat berharap Anda memiliki otoritas penuh, salah satunya dalam hal pemberantasan korupsi.
Anda Ngotot, Rakyat Ragu
Para pemilih Anda, menunggu dengan sabar, langkah kongkrit Anda untuk memberantas korupsi. Ketika Jumat (17/10/2014) Anda mengatakan bahwa 43 nama calon menteri sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditelaah dan ditelusuri rekam jejak serta harta kekayaan mereka sebelum ditetapkan sebagai menteri, rakyat mengapresiasinya dengan positif. Bahkan, mereka yang bukan pemilih Anda pun, menaruh simpati atas langkah tersebut.
Secara struktural, tidak ada kewajiban Anda untuk melibatkan KPK dalam proses seleksi calon menteri. Itu hak Anda sepenuhnya, karena sebagai Presiden, Anda memiliki hak prerogratif. Demikian pula halnya ketika Anda pada Senin (12/1/2015) mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.
Rakyat di negeri ini memang belum semuanya cerdas menganalisa, tapi mereka tidak budeg. Rakyat mendengar bahwa Budi Gunawan tersangkut kasus Rekening Gendut sejumlah Perwira Polisi. Rakyat juga mendengar bahwa pada Sabtu (7/6/2014) malam, Budi Gunawan dengan mengenakan kemeja batik, kedapatan mengadakan pertemuan dengan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan, di restoran Satay Khas Senayan, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu hanya berselang beberapa pekan sebelum Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014.
Rakyat juga mendengar penjelasan Ketua DPP Bidang Hukum PDIP, Trimedya Panjaitan, pada Sabtu (10/1/2015), di sela acara HUT PDIP ke-42 di gedung DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bahwa Budi Gunawan memang sudah akrab di kalangan PDIP. Trimedya Panjaitan bahkan bercerita bahwa Budi Gunawan dilibatkan dalam penyusunan visi misi Jokowi-Jusuf Kalla dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Rakyat bertanya, ada apa dengan Anda, hingga Anda ngotot untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri? Ia sudah tersangkut kasus Rekening Gendut. Ia juga tidak mampu menjaga netralitasnya dengan partai politik. Dan, rakyat juga mendengar bahwa sesungguhnya Budi Gunawan sudah Anda ajukan dalam 43 nama calon menteri tapi ia tidak direkomendasikan oleh KPK. Dengan kengototan Anda tersebut, rakyat mulai meragukan kesungguhan Anda untuk memberantas korupsi di negeri ini.