Pedagang daging sapi di Pasar Senen, Jakarta Pusat, sedang melayani pembeli. Mulai hari Minggu (9/8/2015) sampai Rabu (12/8/2015), para pedagang daging sapi di sejumlah wilayah, seperti di Jakarta, Bandung, Serang, dan kota-kota lain, sepakat melakukan mogok jualan. Bila belum ada solusi dari pemerintah terkait kelancaran pasokan daging sapi, tidak tertutup kemungkinan aksi mogok jualan tersebut, diperpanjang. Foto: kompas.com Â
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Harga daging sapi melambung dari Rp 89.000 per kilogram menjadi Rp 140.000 per kilogram. Seharusnya, pedagang daging sapi berpesta-pora, karena menangguk untung besar. Tapi, nyatanya, mereka malah memilih mogok berjualan. Kenapa?
Logika pedagang memang bertumpu pada urusan untung-rugi. Tapi, pedagang yang sudah berpengalaman, juga memperhitungkan aspek usaha berkelanjutan. Bukan sekadar untung sesaat. Bukan hanya hit and run. Apalagi, bila mereka sudah memanfaatkan fasilitas perbankan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Yang konsekuensinya, mereka memiliki kewajiban untuk membayar cicilan kredit ke bank, tiap bulan. Karena itulah, para pedagang daging sapi itu, misalnya, sangat concern pada kepastian pasokan daging sapi serta kelancaran pasokan. Maka, aksi mogok jualan sejumlah pedagang daging sapi[1] di sejumlah wilayah seperti di Jakarta, Bandung, Serang, dan kota-kota lain, sejak hari Minggu (9/8/2015) sampai Rabu (12/8/2015), merupakan indikator, ada yang tidak beres dalam tata niaga daging sapi.
Akibat Kebijakan Tidak Komprehensif
Melambungnya harga daging sapi, tidak lancarnya pasokan daging sapi, dan mogoknya sejumlah pedagang daging sapi, adalah rentetan akibat dari dihentikannya impor daging sapi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman[2], memilih irit bicara terkait aksi mogok pedagang daging sapi tersebut. Ia berdalih, pembatasan impor daging sapi, bertujuan untuk mengendalikan saja, bukan berencana menyetop impor ke depan.
Apa yang dimaksud Andi Amran Sulaiman dengan mengendalikan? Apa yang hendak ia kendalikan? Kalau yang ia maksud adalah mengendalikan harga di tingkat konsumen, jelas tidak. Nyatanya, harga daging sapi melambung dari Rp 89.000 per kilogram menjadi Rp 140.000 per kilogram. Kalau yang ia maksud adalah mengendalikan kelancaran pasokan ke pasar, juga jelas tidak. Nyatanya, pedagang daging sapi melakukan aksi mogok jualan, karena ketidaklancaran pasokan daging sapi.
Kalau yang dimaksud Andi Amran Sulaiman adalah menutup impor karena produksi daging sapi nasional sudah mencukupi, juga nyata-nyata, tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), bekerjasama dengan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo)[3], kebutuhan daging sapi tahun 2015, mencapai 640.000 ton, setara 3,4 juta ekor sapi. Sementara, ketersediaan sapi siap potong di dalam negeri, hanya 2,3 juta ekor sapi. Ada jumlah kekurangan sapi lokal yang cukup signifikan, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi secara nasional.
Sekali lagi, apa yang dimaksud Andi Amran Sulaiman dengan mengendalikan? Padahal, daya beli masyarakat terus melemah, nyaris belum mampu ditingkatkan oleh pemerintah. Ini ditandai dengan terus menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin[4], mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2015 hanya 4,67 persen, lebih rendah dari kuartal I-2015 yang berada di angka 4,72 persen. Maka, melambungnya harga daging sapi, tidak lancarnya pasokan daging sapi, dan mogoknya sejumlah pedagang daging sapi, adalah rentetan bertambahnya beban rakyat, akibat kebijakan pemerintah yang parsial, tidak komprehensif.
Prediksi Ekonomi vs Akal Sehat
