Mohon tunggu...
Isson Khairul
Isson Khairul Mohon Tunggu... Jurnalis - Journalist | Video Journalist | Content Creator | Content Research | Corporate Communication | Media Monitoring

Kanal #Reportase #Feature #Opini saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul dan https://www.kompasiana.com/issonkhairul4358 Kanal #Fiksi #Puisi #Cerpen saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul-fiction Profil Profesional saya: https://id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1 Social Media saya: https://www.facebook.com/issonkhairul, https://twitter.com/issonisson, Instagram isson_khairul Silakan kontak saya di: dailyquest.data@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Irman Gusman Ingin Semua Daerah Berkembang Sesuai Potensi dan Dapat Bagi Hasil yang Adil

25 Juni 2015   10:12 Diperbarui: 25 Juni 2015   19:13 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

DPD-RI adalah lembaga legislatif, yang fungsi utamanya adalah fungsi legislasi, membuat undang-undang. Irman Gusman menyadari bahwa keberadaan DPD-RI belum dipahami masyarakat secara luas. Dalam acara Kompasiana Tokoh Bicara pada Jumat (19/6/2015), Irman Gusman (kiri) memaparkan fungsi dan tugas DPD-RI. Foto kanan, Irman Gusman berdialog dengan mahasiswa tentang pentingnya membangun daerah di acara Orientasi Kehidupan Kampus (OKK) dengan mahasiswa baru Universitas Indonesia, pada Kamis (21/8/2014). Foto: twitter.com/Junaedi_Uci dan irmangusman.com  

Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)

Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin[1], mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 adalah 4,7 persen. Pada saat yang sama, Suryamin juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan pada triwulan I-2015 hanya 1 (satu) persen.

Sesungguhnya, data yang diungkapkan Suryamin, bukan hanya bicara tentang pertumbuhan tapi sekaligus menggambarkan ketimpangan. Ketidakmerataan pembangunan. Kita tahu, betapa luar biasa kaya Kalimantan. Bukan hanya kaya di permukaan bumi tapi isi perut bumi Kalimantan pun penuh dengan kekayaan. Kenapa daerah yang kaya-raya seperti Kalimantan, pertumbuhan ekonominya hanya 1 persen? Ketidakmerataan pembangunan inilah yang menjadi salah satu titik perhatian Irman Gusman, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).

Bagi Hasil 50 Persen untuk Daerah

Secara makro ekonomi, menurut Ketua DPD-RI Irman Gusman, dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia tumbuh pesat hingga menempati 16 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar. Indonesia bahkan masuk ke dalam kelompok negara-negara G20. Tapi, Indeks Gini atau Koefisien Gini[2] makin besar, yang menunjukkan betapa makin lebarnya jurang ketimpangan yang membentang, antara masyarakat yang berpunya dengan masyarakat yang kurang beruntung.

Kalimantan menunjukkan banyak aspek ketimpangan pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan pada triwulan I-2015, yang hanya 1 (satu) persen, tentulah mengganggu akal sehat kita. Apalagi, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro[3], pertumbuhan Kalimantan yang 1 persen itu, merupakan pertumbuhan ekonomi paling rendah, dibandingkan pulau besar lain di Indonesia. Dengan bertebarannya industri di Bumi Borneo, kita tentu bertanya-tanya, apakah keberadaan industri tersebut tidak turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan? Apakah masyarakat Kalimantan tidak menikmati hasil bumi mereka?

Kita memang punya UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tapi, cobalah simak dengan cermat. Persentase dana bagi hasil minyak bumi, pembagiannya: 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah. Untuk gas bumi 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah. Adilkah pembagian tersebut? Padahal, yang menanggung seluruh dampak eksplorasi hasil bumi tersebut adalah daerah. Bukan hanya bumi daerah eksplorasi yang berlubang-lubang tapi tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat daerah pun porak-poranda akibat eksploitasi yang tidak terkendali.

Irman Gusman prihatin pada mekanisme bagi hasil sumber daya alam yang tidak berkeadilan tersebut. Daerah hanya menjadi obyek dari dominasi pemerintah pusat. “Kalau bisa, (persentase pembagiannya) 50:50,” tandas Irman Gusman dalam Kompasiana Seminar Nasional bertajuk Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia pada Senin, (13/4/2015), di Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman memang sangat concern pada kemajuan daerah, demi memajukan seluruh daerah di Indonesia.

Demi mengarahkan perhatian untuk membangunan daerah, DPD-RI menggalang interaksi dengan pemerintah pusat dan daerah. Irman Gusman, selain menyuarakan spirit membangun daerah melalui jalur formal, juga aktif memotivasi berbagai lapisan untuk membangun daerah melalui berbagai forum diskusi. Irman Gusman meyakini bahwa hanya DPD-RI yang benar-benar mengagregasi kepentingan daerah. Foto: twitter.com/@IrmanGusman_IG

Saatnya DPD-RI Didengar

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun