Bukan hanya pergantian Kapolri yang mendapat perhatian khusus dari TEMPO, tapi juga aktivitas para penegak hukum tersebut. Di tahun 2010, misalnya, TEMPO menampilkan cover story dengan visualisasi seorang polisi melangkah sembari memegang tali yang diikatkan di leher celengan babi. Cover edisi 28 Juni-04 Juli 2010 itu disertai teks Rekening Gendut Perwira Polisi. Edisi tersebut ludes diborong orang, tak lama setelah keluar dari percetakan.
Masalah Rekening Gendut itu pulalah yang ditudingkan sejumlah elemen masyarakat kepada Budi Gunawan. Emerson Yuntho dari Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, misalnya, pada Jumat (9/1/2015), membuat petisi agar proses seleksi calon Kapolri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Saudagar Bugis, Jusuf Kalla, yang kini menjadi Wakil Presiden, mencoba menengahi perkara tudingan Rekening Gendut terhadap Budi Gunawan. Di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/1/2015), Jusuf Kalla bertanya, Rekening Gendut itu ukurannya apa? Apakah Rp 24 milliar itu gendut? Menurut Kalla, masyarakat harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kalla mungkin ada benarnya. Petisi Indonesia Corruption Watch patut juga dipahami sebagai bagian dari proses transparansi pejabat negara. Menurut anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, sebagaimana dikutip TEMPO edisi 28 Juni-04 Juli 2010, perkara Rekening Gendut para jenderal polisi, sebenarnya merupakan persoalan lama, sejak tahun 2005 dan terus menumpuk.
Akankah dibiarkan terus menumpuk? Jika tak dicarikan solusinya, melalui mekanisme transparansi tentunya, maka perkara Rekening Gendut akan terus berulang, yang dengan sendirinya akan mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Jakarta, 13-01-2015
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H