[caption id="attachment_352935" align="aligncenter" width="647" caption="Presiden Joko Widodo baru bereaksi setelah harga beras melonjak hingga 30 persen. Hari ini, Rabu (25/2/2015) Jokowi mendatangi Gudang Bulog. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga baru bereaksi setelah harga beras naik drastis. Senin, 23 Februari 2015, Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi mengenai kondisi perberasan di Kantor Wapres di Merdeka Utara. Sedianya, rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian tapi mendadak pindah ke Kantor Wapres. Foto: kompas.com"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Kata Jusuf Kalla, November-Desember 2014 dan Januari 2015, 500.000 ton beras miskin mestinya sudah didistribusikan. Nyatanya, yang baru disebar hanya 140.000 ton. Alasan Jusuf Kalla, ini karena persoalan administrasi. Hari ini, Rabu (25/2/2015) Jokowi mendatangi Gudang Bulog.
Setelah harga beras melonjak hingga 30 persen, setelah harga-harga sembako melambung akibat lonjakan harga beras, penguasa baru bereaksi menggelar Operasi Pasar. Jusuf Kalla bereaksi. Joko Widodo bereaksi. Ini manajemen reaktif namanya, bukan manajemen antisipatif. Dalam guyonan anak jalanan, rumah sudah hangus terbakar, pemadam kebakaran baru tiba. Hehehe.
Rapat Mendadak, Reaksi Seketika
Inilah contoh, bagaimana para menteri Kabinet Kerja yang kabarnya profesional itu, menyikapi situasi-kondisi perberasan. Harga-harga kebutuhan pokok, sesungguhnya sudah merangkak naik, sejak November 2014. Dan, beras adalah kebutuhan pokok utama rakyat negeri ini. Kenaikan harga beras, otomatis akan mendongkrak naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain.
Setelah Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, mengetahui bahwa harga beras di pasar sudah meroket hingga 30 persen, ia baru sadar bahwa ia tidak mampu mengendalikan harga beras, meski ia sudah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan Operasi Pasar. Rachmat Gobel bukannya mengevaluasi kebijakannya tapi dengan lantang menuding bahwa ada mafia beras yang bermain, yang mengakibatkan harga beras melambung tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengagendakan rapat koordinasi dengan menteri terkait pada Senin, 23 Februari 2015, untuk membahas masalah perberasan. Semula, rapat itu akan dilaksanakan di kantornya. Tapi, tempat rapat secara mendadak dipindahkan ke Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rapat yang dimulai pukul 16.30 WIB itu dipimpin langsung Jusuf Kalla. Selain Sofyan Djalil, rapat itu dihadiri, di antaranya, oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
Seusai rapat, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menampik adanya mafia beras yang bermain di balik naiknya harga pangan utama masyarakat Indonesia tersebut. Ia menduga, permainan di pasaran hanya sebatas timbun-menimbun beras. Pernyataan Jusuf Kalla mematahkan tudingan Rachmat Gobel. Menurut Kalla, penyebab utama lonjakan harga beras yang terjadi belakangan ini, karena permasalahan distribusi beras untuk masyarakat miskin (raskin).
Kata Kalla, selama 3 bulan terakhir dari November-Desember-Januari, raskin belum disalurkan karena persoalan administrasi. "Karena masalah-masalah administrasi teknis selama 3 bulan terkahir ini, raskin yang mestinya sudah keluar 500.000 ton sekian, baru keluar 140.000 ton," ujar Jusuf Kalla usai rapat koordinasi soal harga beras di Kantor Wapres, Senin (23/2/2015).
[caption id="attachment_352936" align="aligncenter" width="603" caption="Bantah-membantah memang hal yang wajar. Tapi, untuk urusan beras, tak bisa dipandang enteng. "]
